Ini Penjelasan Kades dan BPD Siarahili Ma’u di RDP DPRD Nias

0
676

NIAS – DPRD Kabupaten Nias melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait realisasi pelaksanaan dan pengelolaan dana desa APBdesa Sisarahili Ma’u Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Nias, Senin (17/2/2020).

Adapun pelapor, Ariyusu Gulo bersama Noper Gulo mempertanyakan beberapa poin diantaranya, pelaksanaan pengerasan jalan rabat beton dari dusun III menuju dusun IV, pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif desa pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan anggaran Rp 400 juta yang telah dibelanjakan 45 uunit, dan anggaran pada pemilihan BPD yang diduga tak sesuai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BPD Sisarahili Ma’u Faogoziduhu Gulo mengatakan pihaknya terus mengawasi pelaksanaan dan realisasi dana APBdesa 2019. “Dari awal sampai akhir pelaksanaan APBdesa Sisarahili Ma’u ini selalu kami awasi. Dan kami juga lihat bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan hasil musyawarah serta RAB,” ujarnya seraya menambahkan bahwa pihaknya belum menerima surat keluhan dari masyarakat sampai pihaknya melaksanakan pertanggung jawaban.

Kepala Desa Sisarahili Ma’u Atoni Gulo menjelaskan bahwa pembangunan pengerasan jalan (rabat beton) dari Dusun III menuju Dusun IV tidak ada dalam nomenklatur yang sudah ada di APBDes Desa Sisarahili Ma’u tahun 2019.

“Kemudian mengenai pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif desa (pembangkit listrik tenaga surya), pagu anggaran PLTS bukan Rp 400 juta, tetapi Rp 261.122.000 sesuai dengan RAB, yang sudah terealisasi Rp.254.942.000 sehingga pengembalian dana Rp.6.180.000 dan telah di setor di RKUdes,” jelasnya.

“Mengenai anggaran pemilihan BPD, telah dianggarkan tetapi karena belum dilaksanakan maka dana tersebut telah dikembalikan di RKUDes,” tambah Kades.

Pada kesempatan itu, Dewia Zebua Anggota DPRD Kab.Nias dari Partai PDIP menyampaikan bahwa sudah pernah disampaikan saat Musrebangdes.

“Marilah kita terima dan menikmati dana desa ini, jangan kita cari-cari kesalahan yang sehingga dana dan anggaran yang kita terima itu menjadi pertanyaan kepada pemerintah. Kalau masalah seperti ini alangkah baiknya diselesaikan saja di desa karna menurut saya masalah ini tidak ada yang terlalu besar,” ajaknya.

Hal lainnya, legislatif dari fraksi Demokrat, Fo’arota Gulo mengatakan, pihaknya sudah mendengar penjelasan dari pelapor maupun klarifikasi dari kepala desa serta BPD.

“Menurut saya setelah dicermati maka hal-hal ini tidak perlu sampai di lembaga DPRD sebenarnya. Kami juga sudah mendengar penjelasan dari kepala desa tadi bahwa pelaksanaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan RAB serta musyawarah, contohnya tadi bahwa pengadaan PLTS anggarannya hanya 261.122.000 dan sudah membelanjakan 45 uunit sesuai yang ada di RAB. sementara yang di sampaikan oleh pelapor anggaran PLTS Rp.400 juta,” jelas Fo’arota.

“Kita dengar juga bahwa pihak PMD sudah melakukan minitoring kemarin pada pelaksanaan APBdesa sisarahili ma’u itu dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Lalu apa lagi yang di permasalahkan ? menurut kami, pihak kepala desa dan pihak pelapor silahkan lah berdamai di desa,” sambung Fo’arota.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi Nasdem, Yosafati Waruwu meminta agar pihak Inspektorat Kabupaten Nias melakukan audit di Desa Sisarahili Ma’u. “Hasil dari audit tersebut mohon disampaikan ke DPRD,” singkatnya.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Sisarahili Ma’u saat di wawancarai oleh media usai RDP merasa heran atas laporan masyarakat. “Salah satu tadi pada laporan mereka itu pada pengadaan PLTS, dimana mereka ambil anggaran yang Rp 400 juta itu, sementara pada RAB hanya Rp 261 juta lebih,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa (PPMD) Kabupaten Nias, Toharrudin menyatakan bahwa untuk pengadaan PLTS hanya Rp 261 juta lebih dan sudah terealisasi.(dmg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here