Pendampingan Hukum, Sejumlah OPD Pemkab Pangkep Teken MoU dengan Kejaksaan

0
263

PANGKEP, SULSEL – Dalam menjalankan program harus ada pendampingan hukum dari aparat hukum agar dalam tindakan tidak bermasalah dengan hukum. Ini pun dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Terbukti, Senin (17/2/2020), sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Pangkep melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding(MoU) dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkep, Surasbiono di Kantor Kejari Pangkep.

Kajari Pangkep, Surasbiono saat ditemui awak media, mengatakan hingga saat ini sudah ada tiga OPD yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman. “Yang sudah teken ada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dengan adanya MoU ini OPD memberikan kepercayaan kepada Kejari dalam pendampingan hukum,” singkatnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Asrul mengatakan dengan adanya MoU ini OPD dapat meminta pendampingan hukum serta arahan supaya tidak melanggar hukum dalam mengelola kegiatan.

Terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep, Sunandar mengungkapkan bahwa dinasnya sangat membutuhkan bantuan Kejaksaan Negeri Pangkep dalam melakukan pendampingan untuk perdata dan tata usaha negara.

“Yang lebih penting itu pada bidang ketertiban ketentraman umum dan mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan melalui upaya upaya pencegahan preventif dan persuasif,” pungkasnya.(asma)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here