Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Pertanyakan Kinerja KPID

0
251
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo di ruang rapat Inogaluma.(foto:humas)

GORONTALO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo di ruang rapat Inogaluma, Selasa (3/3/2020).

Pertemuan ini membahas evaluasi program kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 2019 dan rencana program kerja tahun 2020.

Rapat dengar pendapat ini dihadiri Wahyudin Katili, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Ketua dan anggota KPID.

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I, AW Thalib bersama 7 anggota komisi ini meminta penjelasan terkait jarangnya koordinasi antara KPID dengan DPRD, bahkan mungkin dengan Dinas Kominfo selaku lembaga eksekutifnya.

“Seharusnya KPID selalu menjaga koordinasi dengan DPRD sehingga kami tahu kondisi dan masalah yang terjadi di lapangan,” kata AW Thalib yang disuarakan oleh beberapa anggota komisi I lainnya.

Dalam pertemuan ini Wahyudin juga mengungkapkan ruang lingkup tugas dan wewenang serta trend alokasi anggaran KPID sejak 2018, 2019 dan 2020.

“Saya berpikir, barangkali KPID sudah bekerja dan berbuat, namun perlu kita buatkan resume dan beberapa parameter dalam laporan sehingg dapat menggambarkan kinerja KPID selama ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini Komisi I meminta KPID tegas dalam memberikan teguran jika melanggar dan serius menjelaskan program karena tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Komisi I menyoroti kinerja KPID yang dianggap masih kurang dibandingkan kepengurusan KPID periode sebelumnya.

Salah satu yang menjadi masalah saat ini adalah maraknya TV kabel yang beroperasi tanpa izin. Dari data yang dihimpun menunjukkan terdapat 130 perusahaan penyelenggara TV kabel namun yang memiliki izin hanya 3 perusahaan.

Kepengurusan KPID Provinsi Gorontalo yang diketuai Adrian Thalib saat ini akan berakhir tahun 2021. Pada tahun 2018 lalu DPRD telah menyetujui peningkatan anggaran sebesar Rp150 juta, dan tahun 2020 ini meningkat 100 persen menjadi Rp300 juta.

Dalam penilaian kinerja KPID, Komisi I juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui media sosial. Ini merupakan bentuk nyata partisipasi publik atas penyelenggaraan tugas dan wewenang KPID provinsi Gorontalo.

Sementara itu diberitakan, dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo,;dari 7 anggota KPID hanya 5 orang yang hadir.(*/owan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here