Polda Kepri Bongkar Gudang Penimbunan Masker

0
366

BATAM, KEPRI – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepri) membongkar gudang penyimpanan masker dan alat kesehatan. Pengungkapan dilakukan di gudang milik PT ESM yang terletak di Kompleks Inti Batam Business dan Industrial Park Sei Panas, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/3/2020) dilansir dari divisi humas Polri.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhart mengatakan, perusahaan PT ESM ini diduga melakukan tindak pidana memperdagangkan alat kesehatan tidak sesuai dan tanpa izin. “Diduga memperdagangkan alat kesehatan tidak sesuai dengan ijinnya,” ujar Kombes Harry.

Adapun modusnya, Kombes Harry menuturkan PT ESM yang bergerak di bidang perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran cat, pernis dan lak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan NIB : 8120112051064.

Namun, dalam gudang penyimpanan stok barang ditemukan berbagai jenis masker dan hand sanitizer, dimana barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kelompok Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki. “Sebagaimana yang tercantum dalam daftar KLBI serta tidak memiliki izin penyaluran alat kesehatan,” jelasnya.

Dari pengungkapan ini, kata dia, polisi mengamankan tiga orang pelaku yakni S selaku Direktur, DD selaku General Manager dan H selaku Komisaris.

Polisi pun menyita sejumlah barang bukti yakni 57 karton masker merek Jackson Safety R10 dan lima karton masker jenis N95.

Sembilan karton masker merek 3M, 20 karton merek Drager, 16 karton merek Active Carbon Mask dengan total 107 karton. Serta 60 botol hand sanitizer merek Jhonson Profesional.

“Ketiga pelaku dijerat Tindak Pidana Perdagangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp10 Milyar dan Tindak Pidana Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp1,5 Milyar,” pungkas Kombes Harry.(dtf/agus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here