Pemprov Gorontalo Tegaskan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Wajib Bersertifikat

0
258
Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba (kemeja putih) berfoto bersama unsur dinas PUPR se Sulawesi kabupaten/kota, ketua komisi III DPRD kabupaten/kota, dekan fakultas teknik, LPJK dan asosiasi Provinsi Gorontalo, pada pelaksanaan Rapat koordinasi Jaksa Konstruksi se Sulawesi sekaligus Launching Sistem Informasi Konstruksi.(foto:humas)

GORONTALO – Seluruh kontraktor sebagai perusahaan penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi harus yang sudah bersertifikat sesuai amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2017.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat membuka rapat koordinasi Jaksa Konstruksi se-Sulawesi sekaligus peluncuran Sistem Informasi Konstruksi (Sijakon), yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Rabu, (11/3/2020), di ballroom Hotel Horizon.

“Undang-Undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 itu, masih masuk dalam karya saya sewaktu saya masih di Kementrian PUPR. Di mana kita ingin melalui undang-undang tersebut bisa meningkatkan bidang jasa konstruksi lebih kredibel dan akuntabel,” kata Darda

Mantan Direktur Bina Penyelenggaraan Kontruksi, Kementerian PUPR ini menambahkan, dalam UU jasa konstruksi diamanatkan bahwa jasa konstruksi saat ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pentingnya, sudah seharusnya sumber daya manusianya harus profesional dalam menjalankan pembangunan melalui jasa konstruksi tersebut.

“Sangat perlu adanya profesionalisme jasa kontruksi di kedepankan, khususnya di era revolusi 4.0 saat ini. Dimana jasa konstruksi tentunya harus berbenah diri. Salah satunya yah dengan para pekerjanya memiliki sertifikat. Dan di Indonesia sekarang ini, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat itu masih sangat minim, kurang lebih baru 8 persen dari 8 juta tenaga kerja konstruksi. Intinya saatnya kita mengedepankan adanya komitmen bersama,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Jasa Kontruksi Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Fri Sumiyati Bilakonga, penanggung jawab kegiatan tersebut menyampaikan, tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini selain menyamakan presepsi antara para pekerja jasa konstruksi yang ada di kabupaten/kota, juga untuk memperkenalkan teknologi yaitu BIM (Buldding Information Model) atau membangun permodelan informasi, yang mampu mensimulasikan seluruh informasi dalam proyek pembangunan kemodel tiga dimensi.

Dalam kesempatan itu pula, Sekda Darda juga menjadi narasumber bersama dengan Kepala Balai Jasa Wilayah IV Makassar Faisal Lukman, serta Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian PUPR Cakra Nagara.

Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur dinas PUPR se Sulawesi kabupaten/kota, ketua komisi III DPRD kabupaten/kota, dekan fakultas teknik, LPJK dan asosiasi Provinsi Gorontalo.(*/owan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here