Ini Kata Camat Hiliserangkai Usai Monitoring Realisasi Fisik APBdesa TA.2019 Lolowua

0
394

Nias – Camat Hiliserangkai, Arlin Mendrofa SE mengaku telah meninjau realisasi pelaksanaan fisik APBdesa Lolowua tahun anggaran 2019. Hal ini dikatakannya saat ditemui awak media, Selasa (24/3/2020) di ruang kerjanya.

“Sebagaimana dasar kami melakukan monitoring itu karena laporan pertanggungjawaban APBdesa Lolowua TA.2019 sebelum diserahkan ke PMD harus di tandatangani oleh Camat,” ucapnya.

Maka sebelum meneken laporan pertanggungjawaban tersebut, dirinya langsung meninjau untuk memonitoring pembangunan fisik tersebut. “Saya bersama Sekcam, dan dua orang staf didampingi oleh P3MD kecamatan Hiliserangkai langsung turun untuk melakukan monitoring. Sebagaimana pengetahuan kami pelaksanaan fisiknya sudah terlaksana, contohnya seperti MCK sudah bisa dimanfaatkan dan beberapa fisik lainnya, memang pada pembangunan parit gendong ada sedikit kekurangan tingginya, namun ada juga kelebihan di mana karena kondisi tanahnya,” jelasnya.

Arlin menegaskan, dirinya cuma memonitoring proyek tersebut bukan sebagai tim penilai terkait adanya kerugian negara. “Untuk memastikan ada kerugian negara atau tidak, itu bukan kewenangan saya untuk menentukan, tetapi inspektoratlah yang berkewenangan di situ, karena kewenangan saya melakukan monitoring untuk memastikan apa kira-kira kendala. Memang pihak kami sudah menerima tembusan laporan masyarakat serta BPD tentang adanya dugaan indikasi korupsi pada pelaksanaan APBdesa Lolowua, namun surat itu hanya tembusan, surat aslinya langsung ditujukan kepada Pak Bupati,” ungkapnya.

“Saat monitoring, kani menanyakan laporan pertanggung jawaban yang belum diserahkan. Kepala Desa menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Maret lalu sudah diserahkan kepada BPD LPJ APBdesa TA.2019 namun masih belum ada informasi dari BPD untuk di bahas bersama dijadikan peraturan desa,” urainya.

Dari dasar tersebut, Arlin menambahkan, bahwa jika ada persoalan seperti yang dilaporkan BPD kepada Bupati Nias terkait dugaan penyelewengan pada pelaksanaan Fisik APBdesa 2019 maka bukan dalam arti BPD tidak melaksanakan pembahasan bersama pemerintahan desa tentang LPJ APBdesa 2019 untuk ditetapkan sebagai peraturan desa.

Sebagaimana telah diatur pada peraturan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD pada Pasal 42 ayat 1 dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa bila mana tidak mencapai kata sepakat, maka musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

“Artinya semua rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Desa Kepada BPD wajib dibahas bersama dalam musyawarah desa, kalaupun ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak disetujui oleh BPD, maka hal tersebut menjadi catatan yang harus dituangkan dalam Berita acara. Sehingga hal tersebut menjadi dasar kepada Bapak Bupati Nias dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan desa,”tutupnya.(dmg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here