Diduga Sepihak Terima Studi Banding, Legislatif Bolmut Minta Bupati Evaluasi Kinerja Sekwan

0
925
Sekretariat DPRD Bolmut saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (24/3/2020)

Bolmut, Sulut – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang lagi gencarnya terkait program pencegahan dan penanganan Virus Covid-19 dengan memperketat wilayah perbatasan, berbanding terbalik apa yang dilakukan salah satu instansi yang ada di Pemkab Bolmut.

Pasalnya, Sekretariat DPRD malah menerima tamu dari DPRD Kabupaten Gorontalo untuk melakukan studi banding di Bolmut, Selasa (24/3/2020) lalu tanpa berkoordinasi dengan para anggota DPRD Bolmut.

Alhasil tindakan Sekretaris DPRD Bolmut, Drs. Musliman Datukramat Msi dikecam oleh para Legislatif Kabupaten Bolmut. “Kunjungan sejumlah Aleg DPRD Kabupaten Gorontalo itu tidak dikoordinasikan dengan saya dan pimpinan lainya sehingga saya juga geram. Tindakan Sekwan seakan-akan menyepelehkan wakil rakyat,” geram Ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra saat dikonfirmasi via seluler, Jumat (27/3/2020).

Politisi Moncong Putih ini menyayangkan sikap dari Sekwan yang terkesan cuek terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia. “Ini ada apa, ditengah ancaman virus mematikan Sekwan dan stafnya tega mempertontonkan perilaku yang tidak pantas. Saya meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi kinerja dari Sekwan, dan pastinya saya akan memanggil dia untuk meminta klarifikasi agar koordinasi harus tetap diutamakan,” cetus Frangky.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena MAP menyayangkan perilaku penyelenggara pemerintahan yang tidak taat. “Seluruh ASN wajib melakukan pengawasan dan pemantuan untuk mendeteksi secara penularan Virus Corona ini, jika ada tamu yang ingin berkunjung alangkah baiknya dikoordinasikan. Saya akan memanggil beliau (Sekwan) untuk mempertanyakan hal ini,” singkat Wabup.

Sementara itu, Ketua LP3K Bolmut Syamsudin Olii menilai tindakan Sekwan suatu pelanggaran kode etik dan konstitusi negara. “Karena berdasarkan instruksi Presiden RI Joko Widodo, bahwa sebagai penyelenggara negara baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harusnya lebih mementingkan kehidupan masyarakat dan menjalankan koordianasi dengan lembaga lainnya. Apalagi situasi sekarang dalam masa status siaga Covid-19. Namun justru merekalah yang melanggar,” pungkasnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here