Warga Desak DPRD Bolmut Percepat Anggaran Penanganan Corona

0
751

Bolmut – Warga Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) meminta agar ada kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bolmut untuk segera mempercepat alokasi anggaran untuk penanganan virus Corona (COVID-19).

“Dengan mengedepankan physical distancing dan protokol kesehatan, kami minta pimpinan dewan untuk segera menyetujui relokasi anggaran terkait pencegahan COVID-19 dan kesulitan-kesulitan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat,” ucap tokoh masyarakat, Arman Lumoto S.Ag.MPd.i, Selasa (31/3/2020).

Menurutnya, dukungan kebijakan anggaran merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga ada kejelasan anggaran untuk penanganan virus Corona.

” Ya, sesuai arahan Presiden, pemerintah daerah dan DPRD wajib membahas relokasi anggaran yang mengutamakan pencegahan COVID-19,” ujarnya.

Arman juga menambahkan, bahwa pembahasan bukan cuma soal alokasi anggaran, tapi juga dampak ekonomi. “Dan juga dampak yang diakibatkannya. Termasuk dampak kesulitan ekonomi, paling tidak warga Bolmut yang berpenghasilan rendah berbasis harian, ini kan harus dipikirkan, pemerintah dan wakil rakyat harus hadir mencarikan solusinya,” cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, upaya kerja keras pihak eksekutif untuk serius melakukan perlawanan terhadap acaman virus corona terus dilakukan dengan merumuskan alokasi anggaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) DR. Drs. Hi. Asripan Nani, Msi saat dikonfirmasi awak media tentang tindaklanjut anggaran penanganan terhadap virus yang mematikan.

“Kami dari pihak eksekutif sudah menyerahkan dokumen pengajuan anggaran kedaruratan ancaman Virus Covid-19 ke pihak legislatif sifatnya pemberitahuan,” ucapnya, Senin (30/3/2020) kemarin.

Ditanya terkait mekanisme pembahasan dengan DPRD, Asripan Nani menjawab sifatnya hanya pemberitahuan. “Selanjutnya menunggu jawaban resmi pihak DPRD dan mohon ditanyakan saja ke pak Sekwan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kaban BPKD Sirajudin Lasena SE M.Ec.Dev mengakui bahwa pemberitahuan dokumen pengajuan anggaran sudah disampaikan ke DPRD sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 yang ditindaklajuti dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun 2020.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi karena sebelumnya wilayah kita juga masuk dalam data base pusat sebagai daerah darurat bencana banjir bandang yang sangat ekstrim dan perlu dukungan anggaran pemulihan yang juga sangat urgent,” pungkasnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here