Pemkab Bolmut Finalisasi Anggaran Covid-19

0
400
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev

Bolmut, Sulut – Peraturan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 telah menjadi Rujukan anggaran penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menghadapi ancaman dan berpotensi membahayakan Perekonomian Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan merupakan tindaklanjut atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev, saat bersua dengan awak media jejakfakta, Rabu (22/4/2020).

“Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020 ini maka bisa dijadikan rujukan kepada daerah untuk segera melakukan penyesuaian atas penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat sekaligus melakukan penyesuaian atas Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah,” jelasnya.

Adapun rincian Pengurangan Dana Transfer yang diterima oleh Kabupaten Bolmut sebagaimana yang telah diatur dalam PMK 35, meliputi :

Total Dana Transfer ke Daerah berkurang sebesar 94,9 Miliar yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 47 Miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 1,1 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 45,5 Miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 197 Juta, DAK Non Fisik 1,2 Miliar dan Dana Desa 1,1.Miliar.

“Kalo beberapa minggu ini kita disibukan dengan refocusing dan realokasi anggaran tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi sisi penerimaan daerah, karena hanya sisi belanjanya yang difokuskan di realokasi untuk penanganan dan pencegahan COVID 19,” katanya.

“Tetapi kali ini suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus ada pemotongan anggaran untuk menyesuaikan dengan PMK 35. Permasalahan Ekonomi Nasional yang mengalami krisis hebat akibat pandemik Covid-19, penerimaan Negara diasumsikan turun sampai 10 persen sehingga berakibat pada Dana Transfer Ke Daerah,” tandasnya.

Lasena juga menambahkan, APBD Bolmut memang ketergantungannya sangat tinggi kurang lebih 93 persen kepada Dana Transfer Dari Pemerintah Pusat.

“Namun ditengah permasalahan ini, kami tetap semangat dan senantiasa mengedepankan pelayanan pada masyarakat. Keselamatan masyarakatlah yang paling penting, dengan sisa sumber daya yang kita miliki saat ini kita maksimalkan untuk melayani masyarakat,” tegasnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here