Warga Sidupa Tolak Pembangunan Jalan Dikerjakan Pihak Ketiga

0
1159
Aksi penolakan warga Sidupa terkait pihak ketiga

Bolmut, Sulut – Padat karya tunai (Cash for work) yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa dengan melibatkan warga sekitar diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sangat berbeda dengan proyek pembangunan jalan Desa Sidupa yang mendapat sorotan dan penolakan masyarakat akibat tindakan Kepala Desa yang dikenal dengan Sangadi Sidupa, berinisial EM, kecamatan Pinogaluman yang diduga memakai pihak ketiga dalam pekerjaan tersebut.

“Kami menginginkan pekerjaan tersebut diberdayakan dan dikerjakan langsung oleh masyarakat agar kami (masyarakat) dapat penghasilan demi memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari,” ucap perwakilan warga, Bernard Sawotong saat bersua dengan awak media, Minggu (26/4/2020).

Dirinya juga menyayangkan kebijakan dari Sangadi Sidupa (EM) yang dinilai cuek terhadap masukan warga. “Sangadi (EM) mengatakan bahwa tidak bisa, karena sudah terlanjur membayar biaya sewa alat berat (eksavator). Seharusnya hal ini dibicarakan dulu dengan warga, bukan langsung mengambil sikap,” tandas opo panggilan akrab Bernard.

Kepala Dinas PMD Bolmut, Fadly T. Usup, SE Msi

Terpisah Kepala Dinas PMD Kabupaten Bolmut, Fadly T. Usup, SE Msi saat dikonfirmasi, menjelaskan bahwa Program di desa itu wajib padat karya Desa tunai dengan pemberdayaan masyarakat yang ada.

“Saya akan kroscek dulu kebenaran Informasi atau laporan, jika benar ini terjadi maka akan berdampak pada persoalan hukum. Tapi saya akan perjelas dulu karena saat ini ada pergeseran anggaran Dana Desa kaitan dengan anggaran Pencegahan covid-19 di tingkat APBdes Perubahan,”singkatnya via whatsapp.

Sementara itu, sampai berita ini dipublish, Sangadi Sidupa (EM) belum berhasil dikonfirmasi terkait hal ini.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here