Pemkot Bitung Kembali Geser Rp81 Miliar, Fraksi PDIP Pertanyakan Transparansi Realisasi Rp25,2 Miliar

0
1142
Rapat Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Bitung terkait anggaran covid-19, Senin (27/4/2020) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bitung

Bitung, Sulut – Pemerintah Kota Bitung kembali akan menggeser anggaran sebesar Rp 81 Miliar untuk digunakan dalam penanganan Covid-19, setelah sebelumnya telah merealokasikan anggaran Rp 25,2 Miliar.

Hal ini terungkap saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bitung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bitung dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bitung, Senin (27/04/2020).

Meski dalam rapat tersebut, tidak terungkap secara spesifik Rp 25.2 Miliar dibelanjakan untuk apa dan detailnya seperti apa. Namun pihak Pemkot Bitung bersikukuh untuk kembali menggeser anggaran dengan alasan yang sama yakni, untuk keperluan penanganan percepatan Covid-19.

“Yang pertama kita gunakan sebesar Rp 25.2 Miliar. Dan kali ini kita akan kembali menggeser anggaran yang diambil dari APBD untuk penanganan Covid-19 di Kota Bitung,” ucap Sekretaris Kota Bitung, Audy Pangemanan.

Dia pun merinci besaran anggaran serta sejumlah item yang akan dipakai untuk penanganan pencegahan covid-19 di Kota Bitung.

“Kita akan menggeser Rp81.712.081.644 yang terdiri dari tiga item yakni Belanja Bidang Kesehatan sebesar Rp25.000.000.000, Penyediaan jaring pengamanan sosial sebesar Rp15.625.097.444 dan Penanganan dampak ekonomi sebesar Rp41.086.984.200,” urai Audy.

Menyikapi hal ini, Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Kota Bitung, Aldo Nova Ratungalo dihadapan TAPBD Pemkot Bitung yang diketuai Sekot Audy Pangemanan mengatakan pihak DPRD akan tetap merestui berapapun anggaran yang akan digeser.

Asalkan kata dia, alokasinya harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan penanganan Covid-19 dan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Berapa pun jumlah anggaran yang diajukan TAPD pasti kami restui, asalkan alokasinya betul-betul untuk penanganan pencegahan serta melindungi masyarakat Kota Bitung dari wabah covid-19,” ujar Aldo.

Aldo juga mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan Pemkot untuk pencegahan wabah covid-19 ini.

“Kami harapkan TAPD atau Pemkot transparan ke publik soal realisasi anggaran di lapangan agar masyarakat ikut mengawasi penggunaannya,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bitung, Geraldi Mantiri meminta semua warga Kota Bitung bisa tercover lewat bantuan sosial covid-19 yang telah dianggarkan sebesar Rp 81Miliar.

” Dengan anggaran sebesar Rp81 Miliar Pemkot Bitung bisa memberikan bantuan bahan makanan kepada semua warga Kota Bitung di tengah wabah covid-19,” kata Geraldi.

Menurutnya, dengan anggaran itu, Pemkot tidak ada lagi alasan untuk tidak membantu apalagi memilah-milah semua warga Kota Bitung yang terdampak covid-19.

“Saat ini semua warga Kota Bitung wajib kita bantu karena semua terdampak, tanpa terkecuali dan kami harap dengan anggaran sebesar Rp81M semua masyarakat merasakan bantuan,” tuturnya.

Kader PDIP Perjuangan ini juga sempat mempertanyakan berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bitung ke Kepala Dinas Sosial Pemkot Bitung, Give Mose yang menyampaikan sempat mempertanyakan berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bitung ke Kepala Dinas Sosial Pemkot Bitung, Give Mose yang menyampaikan ada 67 ribuan KK.

Mendapat informasi soal jumlah KK, dirinya pun optimis semua warga Kota Bitung bisa tercover bantuan dari pergeseran anggaran yang diajukan TPAD Pemkot Bitung.

“Mulai dari tukan ojek sampai pengusaha juga terdampak silahkan dibagikan ke semua warga Kota Bitung tanpa memilih pekerjaan, status sosial apalagi warna partai semuanya harus menerima bantuan ini,” cetusnya.

Dengan tercovernya semua warga Kota Bitung maka dirinya percaya tidak akan ada riak-riak untuk mempersoalkan bantuan kepada masyarakat dan pasti akan mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah.

“Kalaupun nantinya ada warga yang menolak menerima bantuan karena merasa masih berkecukupan itu tidak masalah. Intinya kita harus hadir disaat masyarakat membutuhkan uluran tangan tanpa harus membeda-bedakan,” tandasnya.

Belanja Bidang Kesehatan sebesar Rp. 25.000.000.000 terdiri dari;

a. Pengadaan APD, Rehab Poskesdes dll sebesar Rp.7.000.000.000,-

b. Jamkesda sebesar Rp.11.782.984.200,-

c. BTT Bidang Kesehatan sebesar Rp.6.217.015.800,-

Penyediaan jaring pengamanan sosial sebesar Rp. 15.625.097.444 terdiri dari;

a. Pemberian bea siswa untuk mahasiswa sebesar Rp.2.000.000.000,-

b. Pemberian insentif hamba Tuhan sebesar Rp.2.050.000.000,-

c. BTT jaring pengamanan sosial sebesar Rp.11.575.097.444,-

Penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 41.086.984.200 terdiri dari;

a. Paket sembako untuk pekerja non formal sebesar Rp. 5.280.000.000,-

b. Makanan dan minuman gugus tugas sebesar Rp.140.000.000,-

c. Alat pengeras suara sebesar Rp.145.953.500,-

d. Posko pembatasan arus mudik sebesar Rp.93.875.000,-

e. Pengadaan toa di pasar-pasar sebesar Rp. 41.067.000,-

f. Dana kelurahan (DAU Tambahan) sebesar Rp.25.254.000.000,-

g. BTT pengamanan dampak eskonomi sebesar Rp.10.132.088.700,-(rpm/old)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here