Cegah Covid-19, Pemerintah Pusat-DPR Diminta Jangan Kaku

0
416

Bolmut, Sulut – Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Sama halnya yang diucapkan, Ketua Presidium Pemekaran Pengawal Pembangunan, Christofel Buhang, S.sos saat bersua dengan jejakfakta.

“Undang-undang OTDA telah memberikan kewenangan kepada Bupati dan DPRD di dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, yang intinya berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan warganya,” ucapnya, Selasa (28/4/2020).

Sehingga dalam menghadapi ancaman Covid-19 ini, kata dia, pemerintah harus mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat dan itu adalah hukum yang tertinggi.

“Saya minta kepada pemerintah pusat untuk tidak berbelit-belit yang sifatnya administratif. kami butuh tindakan cepat, tepat dan terukur itu yang diutamakan. Sebab kondisi hari ini, semua sudah terdampak dengan Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Hal ini terbukti, lanjut Cristofel, terjadi pelemahan terhadap sisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan daya beli masyarakat terjun bebas. “Untuk menghindari terjadinya keresahan sosial yang berlebihan dan bahkan turbulensi sosial. Maka saran saya agar pemerintah pusat bersinergi (berkoordinasi) dengan DPR RI untuk sgera action dengan program yang Primer yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.

Cristofel juga menambahkan, bahwa saat ini semua sudah terdampak. Resistensi ancaman Covid-19 akan lebih ganas lagi jika pemerintah terkesan mengulur waktu.

“Saya minta Presiden, Gubernur dan Bupati/walikota, Kejaksaan Kepolisian dan wakil rakyat (DPR) agar sama-sama memberikan dorongan dukungan agar penanganan dan penyaluran Bansos baik BLT, sembako dan PKH serta bantuan Lainnya dapat segera terealisasi langsung kemasyarakat,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala BPBD Pemkab Bolmut, Vicktor Nanlessy SPi, Msi mengakui data base kependudukan dengan data saat ini perlu adanya pembenahan. “Nah, saat ini pemerintah pusat memintakan agar memvalidasi data dengan cermat, membuat laporan data terpadu dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 dapat segera tersalur secara merata,” singkatnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here