Sikapi Pandemi Covid-19 dan LKPJ Bupati, DPRD Bolmut Bentuk Pansus

0
363

Bolmut, Sulut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), akan segera membentuk pansus untuk mengkaji laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolmut Tahun Anggaran 2019, yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut dalam sidang paripurna, Rabu (29/4/2020) di Gedung DPRD Bolmut.

“LKPJ Bupati ini akan dibahas oleh pansus, dan dalam waktu satu bulan ke depan walaupun ditengah merebaknya wabah virus corona. Setelah itu pihak DPRD wajib memberikan rekomendasi hasil dari kajian tersebut kepada eksekutif,” ucap Ketua DPRD Bolmut Frangky Chandra kepada sejumlah wartawan usai sidang paripurna.

Menurutnya, sesuai dengan ketentuan, dalam pembentukan tim pengkaji atau pansus ini bersifat internal sehingga akan diisi dari kalangan anggota DPRD Bolmut . Pansus, nantinya akan meneliti mulai dari urusan wajib sampai pada urusan pilihan dalam LKPJ tersebut.

“Tim Pansus ini akang meneliti apakah pencapaian programnya yang tertuang dalam LKPJ, apa sudah sesuai dengan harapan pada waktu APBD yang telah disepakati,” katanya.

Frangky menjelaskan, kesesuaian ini akan dilihat dari perencanaan dan presentase target dari program pemerintah daerah yang tercapai dan tidak tercapai. “Jadi pelaksanaannya akan kita lihat, jangan sampai terjadi ada silpa atau target tidak tercapai,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, setelah mengkaji laporan tersebut, DPRD akan memberikan rekomendasi. “Namun jika tidak ada rekomendasi dalam waktu yang sudah ditentukan, maka DPRD dianggap telah mensetujui laporan tersebut,” tambah Ketua DPRD Bolmut.

Sementara itu, Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh, dalam sambutannya menyampaikan laporan ini merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

“LKPJ yang akan diserahkan dan dikaji DPRD Bolmut ini, ada tediri beberapa bab yang antara lain tentang gambaran umum daerah dan kondisi ekonomi, kebijakan pemda yang memuat visi, misi, strategi, dan arah kebijakan daerah serta prioritas pembangunan daerah tahun 2019,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Bupati, terkait dengan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang memuat pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, perencanaan dan realisasi pembiayaan.

“Penyelenggaraan urusan pemda yang memuat urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan umum, dan fungsi penunjuang urusan pemerintahan,” jelasnya.

Ditambahkan Bupati, materi laporan keterangan pertanggung jawaban tahun 2019 secara lengkap tertuang dalam buku laporan keterangan yang sudah diserahkan pada pimpinan dan anggota DPRD Bolmut.

“Berharap LKPJ yang akan dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD nantinya diberikan keputusan sebagai rekomendasi untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Bolmut ke depan,” tukas Depri.

Terpisah Sekretaris DPRD Bolmut, Musliman Datukramat Spd, Msi saat bersua dengan awak media jejakfakta di ruang sidang Paripurna mengatakan bahwa sekretariat DPRD memfasilitasi penyelenggaraan paripurna dengan 2 cara yaitu langsung dan virtual melalui aplikasi zoom meeting dan tetap mengacu pada protokol covid-19.

“Setelah paripurna penyampaian tadi, selanjutnya akan dibentuk Pansus LKPJ dan setiap saat jika dibutuhkan oleh Pansus, SKPD terkait bisa dihadirkan untuk dimintai keterangan serangkaian dengan isi LKPJ Bupati,” terangnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here