Kajati Sulut Tegaskan Awasi Ketat Dana Covid-19

0
549

Manado, Sulut – Pengawasan berjenjang dilakukan Korps Adhyaksa terkait dana Covid-19 yang dilakukan realokasi dan refocusing. Setelah mendapat instruksi dari Kejaksaan Agung, Instruksi yang sama diteruskan ke Kejaksaan Negeri.

Instruksi itu diteruskan melalui Video conference (vicon) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Andi Muh. Iqbal Arief, SH MH didampingi para Asisten, Kabag TU dan para Kasi di Kejaksaan Tinggi Sulut.

Pada rapat jarak jauh yang bertempat di Aula Sam Ratulangi Kamis (30/4/2020), Kajati meminta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19.

“Memantau perkembangan situasi daerah, sehubungan dengan pelaksanaan keadaan darurat Covid-19. Termasuk perkembangan pendampingan anggaran refocusing Covid-19 dan pelaksanaan tugas penegakan hukum di daerah masing-masing,” tegas Kajati.

Hal ini dikatakan Kajati, menyusulnya instruksi dari Jaksa Agung untuk memantau proses refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Selain memantau Kejati diminta menjalankan fungsi pendampingan untuk pencegahan penyimpangan.

Isi instruksinya, optimalisasi pelaksanaan pendampingan refocusing kegiatan dan realokasi anggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Terkait hal ini, Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun) dalam proses ini melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP), BPKP, Bidang Polhukam PMK, bersama Sesjamdatun, para Direktur di Jamdatun, Kapuspenkum dan Kapusdaskrimti serta para kasubdit di Lingkungan Jamdatun.

Diungkapkan lagi, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulut dapat berperan aktif dalam proses pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, yakni dengan mendampingi proses refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemic Covit-19.

“Sepanjang masalah hukumnya saja dengan proses kegiatan pendampingan hukum (Legal assistance). Terkait itu Jamdatun lanjutnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 02/G/Gs.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat,” tandas Iqbal Arief.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan paparan dari Wakajati Sulut A. Dita Prawitaningsih, SH MH dan para Asisten serta adanya diskusi atau tanya jawab dengan Kajari se Sulut.(*/rpm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here