Kejaksaan Bitung Akan Awasi Pengelolaan Dana COVID-19

0
726
Kasi Intelijen Kejari Bitung, Budi Kristiarso SH, MH

Bitung, Sulut – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung akan mengawasi pengelolaan dan penyaluran berbagai bantuan dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di KotaBitung untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Hal ini dilakukan Kejari Bitung, menindaklanjuti instruksi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Andi Muh. Iqbal Arief, SH MH.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung, Ariana Juliastuty SH MH melalui Kasi Intelijen Budi Kristiarso SH MH saat dikonfirmasi via Whatsapp, Jumat (1/5/2020) mengatakan keberadaan pihaknya untuk memastikan tidak ada tindakan dan perbuatan penyelewengan dalam penyaluran bantuan pemerintah.

“Intinya dalam pengelolaan dana COVID-19, pendistribusian APD dan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (pangan) bagi masyarakat terdampak ekonomi akibat virus Corona atau COVID-19, agar sesuai dengan peruntukannya,” ucapnya.

Meski demikian, kata Budi, aparatur pemerintah tidak perlu takut dalam menyalurkan bantuan. Kejari Bitung akan membantu melakukan pengawalan terhadap penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19.

“Sesuai tugas yg diberikan oleh Jaksa Agung, aparat Kejaksaan akan mendampingi refocussing anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19, anggaran apa saja yang digeser untuk hal tersebut serta akan melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya terutama bantuan pangan non tunai dan tunai. Akan dikoordinasikan dengan task force COVID-19 Bitung dan stake holder terkait, hal yang paling penting adalah akuntabilitas,” ujar pria yang dikenal sosial dan murah senyum.

Untuk itu, petugas harus teliti dan cermat dalam melakukan pendataan dan penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang berhak menerima di wilayah masing-masing, selain itu juga memverifikasi langsung ke lapangan. “Dan yang terpenting realisasi penggunaan dana COVID-19 harus transparan. Semua pihak perlu menyadari bahwa musibah COVID-19 yang terjadi saat ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap ekonomi masyarakat,” terangnya.

Selain pengawasan, Budi menambahkan, pihaknya akan memberi pendampingan (legal asistance) atas permintaan jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau tindakan tertentu berkaitan dengan pengalokasian anggaran dan pengadaan barang/jasa.

“Intinya, kami siap jika diminta untuk pendampingan terkait alokasi, realisasi anggaran dana COVID-19, pengadaan barang dan jasa hingga penyaluran bantuan sembako akan kita pantau bersama agar tepat sasaran,” pungkasnya.(rpm/old)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here