ASN Bukan Sapi Perah, Pemerintah Pusat DiMinta Lebih Bijak

0
1381
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Penelitian (BKPP) Daerah Bolmut, Kristanto Nansi, SSTP

Bolmut, Sulut – Peraturan Menteri Keuangan Nomor :10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Hal ini sangat berdampak pada jajaran aparatur sipil negara (ASN) khususnya yang ada di Pemkab Bolaang Mongondow Utara, bisa saja ASN dan tenaga honorer tidak menerima gaji dan THR.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Penelitian (BKPP) Daerah Bolmut, Kristanto Nansi, SSTP saat bersua dengan jejakfakta, Sabtu (2/5/2020), menjelaskan dari sisi kepegawaian harusnya pemerintah pusat jangan serta merta tutup mata tentang kebijakan dengan mengeluarkan edaran PMK Nomor 10 tahun 2020.

“Ini bisa berdampak ke penghasilan ASN maupun tenaga honorer, juga kegiatan lainnya yang bersinggungan dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut),” ucapnya.

Kristanto berharap kebijakan tersebut jangan terkesan mengorbankan ASN dan tenaga honorer untuk dijadikan sapi perah. “Jajaran ASN juga sama-sama terdampak pandemik COVID-19 yang sedang mewabah ini. Olehnya, pemerintah pusat agar lebih bijak. Karena sebagai ASN, kami juga mempunyai kebutuhan yang sangat urgen terlebih di tengah situasi krisis seperti ini. Jangan karena kepanikan pemerintah pusat, kami (ASN) yang ada di daerah menjadi korban kebijakan,” tegasnya.

Sementara itu, Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev menambahkan kaitan dengan sanksi penundaan transfer anggaran DAU dan DBH ini, pihaknya akan terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi Sulut.

“Perlu ditegaskan, sanksi ini bukan hanya diberlakukan kepada Pemkab Bolmut tapi ada banyak pemerintah daerah yang juga mengalamai nasib yang sama,” tandasnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here