Tak Capai Target, Transfer DAU Bolmut Ditunda

0
566

Bolmut, Sulut – Ditundanya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sebesar 35 persen terhitung sejak Mei 2020, menjadi konsekuensi dan sanksi yang harus diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolmut.

Pasalnya, dari informasi yang diterima, sejak 9 April 2020, Pemkab telah diingatkan untuk menyampaikan laporan penyesuaian APBD, namun sampai batas akhir pelaporan tersebut Pemkab dalam hal ini TAPD tidak dapat memenuhi target yang sudah disepakati bersama pada saat Video Conference dengan Kementrian Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Hal ini jadi sorotan warga.

Tokoh Presidium Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Moh. Irianto Christofel Buhang, S.sos saat bersua dengan jejakfakta, Sabtu (2/5/2020), mengatakan penundaan penyaluran DAU itu akan berdampak pada program pembangunan di sektor lainnya.

“Jika ternyata Bolmut tidak melaporkan target pencapaian pergeseran anggaran tersebut telah dikenakan sanksi dengan ditundanya transfer DAU. Hal ini terkesan tidak kompak dan serius, sehingga akhirnya akan berdampak pada pembangunan di sektor lainnya,” ucapnya.

Menurutnya, Pemkab Bolmut seharusnya serius sejak awal untuk menyelesaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 secara lengkap dan benar.

“Tentunya dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan COVID-19 di daerah dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020, pemerintah daerah telah diingatkan untuk menyampaikan laporan penyesuaian APBD tersebut. Ini merupakan suatu kelalaian,” tandas Christofel.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bolmut, Sirajudin Lasena, SE.M.Ec.Dev menjelaskan bahwa laporan yang diminta oleh Kementrian Keuangan dalam bentuk 2 hal yaitu terkait implementasi PMK 35 yang harus memotong belanja daerah karena menyesuaikan dengan pemotongan penerimaan daerah kurang lebih Rp94 Miliar. Pemda sudah melaksanakannya dengan memotong belanja yang bersumber dari dana transfer.

Kemudian, lanjut Sirajudin, terkait dengan pemotongan belanja sebagai implementasi Surat keputusan Mendagri dan Menkeu yang mengamanahkan pengurangan belanja barang/jasa sekurang kurangnya 50 persen dan belanja modal sekurang kurang 50 persen untuk diarahkan pada penanganan COVID-19.

“Terkait SKB ini, Menkeu menilai kebanyakan Pemda di Indonesia termasuk Bolmut belum sepenuhnya melaksanakan. Hal ini olehnya sedang kami konsultasikan baik dengan Pemerintah Provinsi Sulut, Kemendagri maupun Kemenkeu, mudah-mudahan ada solusinya, sebab masalah refocusing dan realokasi anggaran ini telah dilakukan oleh Pemda untuk penanganan Covid 19 di Bolmut, angka terakhir sudah mencapai Rp29 Miliar,” jelasnya.

“Pemda senantiasa selalu memperimbangkan aspek aspek lain contohnya belanja Barjas (barang dan Jasa) yang di dalamnya ada anggaran untuk honorarium tenaga harian lepas kalau hal ini dipotong 50 persen, artinya harus ada pemberhentian tenaga honorer hal ini sangat tidak tepat di tengah kondisi seperti saat ini,” tambah Sirajudin.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here