Tepis Isu Pelayanan Kesehatan “Bobrok”, Ini Kata Direktur RSUD Bolmut

0
919
Direktur RSUD Bolmut, dr. Winny Soewikromo

Bolmut, Sulut – Jajaran RSUD Bolmut merasa dipojokkan kaitan opini masyarakat yang diberitakan di beberapa media. Akhirnya pihak RSUD angkat bicara.

Direktur RSUD Bolmut dr. Winny Soewikromo lewat Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Sutry Buhang, S.Kep menjelaskan, bahwa pelayanan kesehatan di RSUD Bolmut sampai saat ini masih tetap terkendali.

“RSUD bolmut tidak pernah memperlakukan tenaga kesehatan secara tidak manusiawi sampai saat ini tenaga yang menangani pasien COVID-19 mendapat fasilitas tempat tinggal, insentif, APD dan makan minum yang selalu tersedia,” ucapnya saat bersua dengan awak media jejakfakta, Senin (4/5/2020).

Menurutnya, insentif petugas medis bukan tidak dibayarkan, tetapi masih dalam proses pengajuan. “Tenaga kesehatan yang bertugas di ruang isolasi baru mulai bertugas periode 1 April 2019 sehingga per 1 Mei ini baru genap 1 bulan. “Oleh karena itu, insentif bukan tidak dibayarkan tapi baru proses pengajuan karena baru genap 1(satu) bulan bertugas,” ujar Sutry.

Terkait sampah APD yang dibiarkan di halaman isolasi, kata Sutry, sudah menegur dan memberikan peringatan keras pada petugas kesehatan yang membuang sampah sembarangan, kejadian tersebut terjadi beberapa minggu yang lalu.

“Saat ini tidak ada lagi sampah APD yang berserakan. Pihak RSUD semaksimal mungkin berupaya menyiapkan sarana prasana penanganan pasien COVID-19 yang representatif,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dengan dimulainya kegiatan pembangunan gedung isolasi di lingkungan rumah sakit, Pihak RSUD terus menggenjot pembangunan tersebut secepat mungkin.

“Selain itu, kami menyiapkan sarana prasarana penunjang kegiatan penanganan COVID-19 seperti ketersediaan APD, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan sarana alat kesehatan,” katanya.

Sutry juga menambahkan, pihaknya berharap di tengah situasi pandemik COVID-19 ini, ada dukungan moral dari semua pihak. Ia juga menyadari, bahwa bukan berarti tidak ada masalah tetapi kami komitmen berusaha meminimalisir hal itu dan fokus pada pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Sutry menambahkan, saat ini tetap terkendali, terkait pembangunan gedung isolasi melalui proses penunjukan langsung sesuai dengan Surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 03 Tahun 2020 dimana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat untuk penanganan covid 19 sehingga PPK diperbolehkan untuk melakukan penunjukan langsung. “Selain itu untuk proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19, kami (RSUD) meminta pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Bolmong Utara.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here