15 Legislatif Nias Sampaikan Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua DPRD

0
315

Nias – Kisruh di DPRD Nias semakin menarik disimak. Hal ini dibuktikan saat 15 dari 25 legislatif ini menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Alinuru Laoli.

“Rapat paripurna LKPJ 2019 yang dilaksanakan pada bulan maret beberapa minggu lalu yang dipimpin oleh Ketua DPRD tidak sesuai dengan quorum, pasalnya hanya dihadiri 10 (sepuluh) anggota. Ketua DPRD mengambil keputusan secara sepihak, dalam PP Nomor 12 telah diatur tata tertip pengambilan keputusan bahwa, apa bila suatu paripurna tidak quorum berturut-turut, maka langkah selanjutnya di serahkan kepada pimpinan dewan dan pimpinan fraksi untuk melaksanakan rapat dan mengambil keputusan secara mufakat. Namun Ketua DPRD tidak melaksanakan itu,” ucap Wakil Ketua DPRD, Sabayuti Gulo dari partai PDIP di ruang kerjanya, Selasa (5/6/2020).

Anehnya, kata Sabayuti, rapat yang tidak memenuhi quorum muncul risalah dan mengambil sebuah keputusan yang di tandatangani oleh Ketua DPRD.

“Itu tanpa saya ketahui sebagai Wakil ketua DPRD dan satu lagi teman saya yang juga wakil ketua, mengatakan bahwa DPRD tidak berpendapat atas materi paripurna LKPJ tersebut. Ini terkesan ada sikap arogansi dari Ketua DPRD,” tegasnya.

Sabayuti menuturkan, keputusan Ketua DPRD itu diketahui saat ia dan sejmulah legislatif lainnya mengkonfirmasi kepada pemkab untuk kembali mengagendakan paripurna yang dimaksud.

“Pemkab menjawab kenapa lagi diagendakan paripurna karna DPRD telah menyampaikan pendapat akhir. Kami pun heran, kenapa ada keputusan,” tuturnya.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPRD, Sabayuti pun menambahkan, dirinya dan sejumlah legislatif mengajukan mosi tidak percaya.

“Kami sempat menanyakan hal ini, tapi Ketua tidak memberi jawaban yang menyenangkan. Ini merampas hak kami, maka 15 anggota DPRD yaitu Fraksi PDIP, NASDEM, HANURA dan GOLKAR telah menyampaikan mosi tidak percaya lagi kepada ketua DPRD yang membuat keputusan secara sepihak. Dan kami berharap kepada Badan kehormatan DPRD agar segera memproses sesuai dengan aturan,” tandas Sabayuti dengan nada kecewa.

Terpisah, Ketua DPRD Alinuru Laoli saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengakui, kegiatan rapat paripurna LKPJ yang dilaksanakan pada 17 maret 2020 lalu tidak memenuhi quorum karena hanya dihadiri 10 orang Anggota DPRD.

“Sidang sempat saya skors sebanyak tiga kali, namun teman-teman Anggota DPRD yang 15 lagi tidak juga masuk pada rapat paripurna tersebut, sehingga diagendakan ulang pada 27 Maret 2020, namun hal yang sama terjadi dengan dihadiri Anggota DPRD yang sama. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa rapat saya tutup dan LKPJ tersebut saya serahkan kepada pemerintah untuk dilakukan tahapan-tahapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlu saya tegaskan, belum ada putusan pimpinan DPRD terkait LKPJ karena rapat paripurna tentang LKPJ belum terlaksana,” tandasnya.

Ditempat yang sama, anggota DPRD Foarota Gulo dari partai Demokrat mengatakan, sikap dari 15 legislatif belum melalui tahapan dimaksud, sangat kecewa dengan menuturkan pernyataan mosi tidak percaya itu.

“Bagaimana bisa terlaksana LKPJ sementara saudara tidak hadir pada tepat waktu setiap pembahasan. Saya berpendapat sesuai mekanisme yang dilalui oleh Ketua DPRD. Setiap agenda rapat bisa dibuktikan dalam berita acara dan daftar hadir. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan ketua DPRD Kabupaten Nias sudah sesuai aturan,” singkatnya.(dmg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here