Pembahasan Sembilan Ranperda Molor, Pemkab dan DPRD Bolmut Dinilai “Cari Aman”

0
518
Ketua Bapemperda DPRD Bolmut Sauda Lakoro dan Kabag Hukum Pemkab Bolmut Abd. Muis Suratinoyo, SH

Bolmut, Sulut – Polemik keterlambatan pembahasan 9 (sembilan) Ranperda yang diajukan Pemkab Bolmut akhirnya dijawab DPRD Bolmut.

Terkait pemberitaan sejumlah media yang menyoroti belum dibahasnya 9 ranperda tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Bolmut Sauda Lakoro mengakui hal tersebut belum dilaksanakan.

“Pemberitaan tersebut memang ada benarnya, kenapa? karena memang masih ada hal-hal yang harus dilengkapi oleh pihak eksekutif melalui Bagian Hukum Pemkab Bolmut, ditambah lagi situasi dan kondisi saat ini yang mengharuskan kita semua stay home, kerja dari rumah untuk menjaga penyebaran COVID-19. Kalaupun langkah pembahasan sesuai protap pakai aplikasi zoom saya pikir kurang maksimal, dan jika pembahasan dilaksanakan di dalam ruangan. Mohon maaf saya belum berani mengambil sikap, jadi keputusan setelah bulan puasa,” ucapnya saat ditemui awak media, Kamis (7/5/2020).

Sauda juga menegaskan, faktor penyebab molornya pembahasan sembilan ranperda tersebut dari Bagian Hukum Pemkab Bolmut. “Pembahasan tersebut sudah saya sampaikan sejak tanggal 16 Maret lalu, dan bukan hanya sekali, tapi sudah berulang kali saya pertanyakan kepada Kabag Hukum untuk segera memasukan Naskah Ranperda agar kami segera menjadwalkan agenda tersebut. Jadi intinya, keterlambatan ini justru dari pihak Pemkab Bolmut dalam (Bagian Hukum),” tukasnya.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkab Bolmut Abd. Muis Suratinoyo, SH saat di konfirmasi Via Whatsapp menjelaskan, sudah menyampaikan permintaan oleh Bapemperda DPRD Bolmut.

“Kami sudah menyampaikan permintaan tersebut, seperti Naskah Ranperda dan juga Naskah Akademiknya. Kami pihak eksekutif tinggal menunggu penjadwalan oleh pihak DPRD. Kapanpun kami siap, kita tunggu saja nanti,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Pemekaran dan Pengawal Bolmut, Christofel “Popo” Buhang S.sos meminta agar kedua institusi mampu bersinergi dalam hal agenda yang berhubugan dengan kepentingan masyarakat Bolmut.

“Intinya harus ada sinergitas antara Pemkab dan DPRD demi terwujudnya Bolmut Hebat dan Masyarakat Sejahtera. Bukan adu argumen, saling lempar bola panas. Ini terkesan kedua instansi cari aman terkait hal tersebut,” cetusnya.

“Saya juga berharap masyarakat dapat dilibatkan dalam pembahasan sembilan Ranperda tersebut, agar publik juga tahu apa isi dan manfaat dari Ranperda ini setelah diperdakan dan sah menjadi produk Undang-undang dan aturan, serta arah kebijakan pembangunan daerah kedepan,” pungkas Popo Buhang.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here