MIRIS !! Desa di Bolmut Karantina Warga Tanpa Fasilitas dan Tidak Diberikan Makan Minum

0
1042

Bolmut, Sulut – Seluruh desa di Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolmut melakukan inovasi menyediakan rumah singgah sebagai lokasi isolasi mandiri bagi pemudik ataupun pendatang.

Rumah singgah desa ini disiapkan berdasarkan kesepakatan pihak Puskesmas Buko dengan pemerintah desa lewat lewat MoU yang dibuat.

Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 serta bertujuan untuk memutuskan rantai wabah virus yang sudah menewaskan banyak manusia di dunia ini.

Informasi diperoleh, bagi pemudik atau pendatang berdasarkan kesepakatan MOU itu akan dilakukan karantina selama 14 hari dengan mendapatkan pengawasan dari pihak medis Puskemas Buko sesuai dengan Protap COVID-19.

Namun sayangnya, rumah singgah ini rupanya mendapatkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Salah satu contoh, di Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman. Dimana rumah singgah yang disediakan itu tak layak huni bahkan fasilitas untuk tidur pun tidak disediakan oleh pemerintah desa setempat.

Salah satu warga Buko Utara, Mansur Abdulah (29) terpaksa harus diisolasi di rumah singga desa. Dikarenakan pemerintah desa beranggapan dirinya berasal dari wilayah transmisi lokal.

Mansur berprofesi sebagai sopir taksi jalur Gorontalo-Manado ini ditempatkan di rumah singgah tanpa ada fasilitas apa-apa. Bahkan untuk alas tidur dan Air minum pun tidak disediakan oleh pemerintah desa.

“Awalnya memang saya tidak mau untuk dikarantina. Karena kalau saya dikarantina selama 14 hari, siapa yang mau menafkahi anak-anak dan istri saya. Sementara saya memiliki anak bayi membutuhkan kehadiran saya untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Terlebih lagi, saya sudah tidak ada lagi pekerjaan sebab saat ini untuk keluar masuk Gorontalo mencari penumpang sudah tidak diperbolehkan. Karena sudah diterapkannya PSBB. Mau tidak mau saya harus pulang kampung,” kata Mansur saat dihubungi media ini, Jumat (8/5/2020).

Mansur mengungkapkan, dirinya terpaksa harus mengikuti aturan itu meski awalnya sempat cekcok dengan pemerintah desa akibat aturan minim sosialisasi tersebut.

“Awalnya saya tidak tahu soal aturan ini. Karena sosialisasinya sangat minim. Setelah mengikuti aturan itu anehnya saya hanya ditelantarkan seperti binatang. Hanya dikurung saja di Posyandu tanpa alas kasur dan air minum. Pihak puskemas pun tidak ada yang datang memeriksa saya. Makan pun kata Pemerintah desa yang tanggung adalah keluarga saya. Sementara keluarga saya sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Bahkan untuk makan sehari-hari saja hanya mengharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah” katanya.

Sangadi Buko Utara Sakir Hasani melalui Sekretaris desa (Sekdes) Sadam Fahri Yarbo saat dikonfirmasi mengatakan hanya mengikuti anjuran dari pemerintah daerah.

“Desa dimintakan buat relawan, buat rumah singgah, kami lakukan. Demi keamanan bersama. Bahkan MOU ada mengenai rumah singgah. Awalnya Desa bersepakat untuk isolasi mandiri seperti yang kita terapkan pada pemudik sebelumnya. Hanya karena dimintakan harus ada rumah singgah. Dan bagi yang baru tiba dari luar derah diharuskan ke rumah singgah. Ini Protap diharuskan di Desa. Sehingga, kami pemerintah desa juga harus ikuti anjuran. Kalau mau penjelasan resmi dari daerah, silahkan berhubungan langsung ke yang bersangkutan,” jawab Yarbo.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Buko, Arfan Masuara Goma saat dikonfirmasi membenarkan adanya kesepakatan antara pihaknya dan pemerintah desa lewat MOU yang dibuat. Menurutnya, dalam MOU itu pihaknya memang menjalankan tugas sesuai dengan Protap penanganan Covid-19.

“Jadi sebenarnya aturan isolasi selama 14 hari di rumah singgah ini adalah inovasi kami bersama pemerintah kecamatan dan desa. Dan itu telah disepakati bersama. Artinya inovasi yang kami lakukan ini berharap kedepan akan menjadi percontohan di desa-desa yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Bolmut,” jelas Goma.

Ditanya soal, bagaimana poin-poin yang disepakati dalam MOU yang dibuat. Dirinya membenarkan bahwa makan minum dan fasilitas rumah singgah dibebankan kepada keluarga yang dikarantina.

“Di MoU memang kesepakatannya begitu. Tapi nanti kita akan tambahkan agar pemerintah desa yang menanggung fasilitas dan makan minum warga yang dikarantina. Karena ada benarnya juga, jika dibebankan kepada keluarga yang dikarantina mereka juga sebagai masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini. Nanti kita akan bicarakan ke pemerintah desa pembiayaan diambil dari dana desa atau seperti apa. MoU itu juga kan memang belum final. Masih banyak yang harus dibenahi. Apalagi aturan ini kan baru. Jadi memang ada pro dan kontra. Tapi kita akan coba bicarakan,” terang Goma.(redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here