Bappeda Bone Bolango Akan Perbaiki Data Penerima Bantuan

0
488

Bone Bolango – Bappeda Pemkab Bone Bolango akan melakukan evaluasi dan memperbaiki data penerima bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Karena sumber bantuan yakni pusat, provinsi dan kabupaten. Misalnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat dalam bentuk pangan tunai cuman Rp200 ribu per bulan, tapi untuk Jaringan Perbedayaan Sosial (JPS) ini memang sudah ada programnya 12 bulan itu sudah ditanggung cuman pada saat covid ini ditambah Rp50 ribu. Ada juga bantuan langsung pangan daerah yang dari Provinsi itu juga cuma Rp150 per kepala keluarga (KK),” ucap Kepala Bappeda Bone Bolango, Basir Noho, Sabtu (9/5/2020).

Basir mengatakan bantuan sosial juga ada dari Kementrian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang harus tersalurkan sesuai data.

“Ada lagi bantuan sosial tunai dari Kementrian Sosial itu juga dalam bentuk tunai bukan dalan bentuk pangan, ada lagi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari Dana Desa Rp 600 per orang sehingga menurut kita yang mo dapat itu dan kemudian sesuai data sesungguhnya,” ujarnya.

Sementara itu, kata dia, banyaknya bantuan yang datang dari berbagai pihak menuai antisipasi dari potensi tumpang tindih data.

“Sehingga yang kita antisipasi jangan sampai ada penyompangan kita akan senantiasa melakukan penataan data untuk menghindari jangan sampai terjadi tumpang tindih penerima. Soal data ini masalah nasional, sehingga kita memang harus melakukan pendaataan. Kita juga sudah melakukan veri valid hanya saja belum final sehingga data yang sebelumnya ini menjadi klaster data hari ini potensi tumpang tindih,” jelasnya.

Terkait akurasi data, lanjut Basri, masih ditemukan ada yang belum veri valid dan terverifikasi sehingga ditemukan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) mengembalikan bantuan.

“Ada yang tadinya dia masih tercatat di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data terpadu dan seterusnya. Nah, itu tidak sempat dilakukan veri valid dan juga verifikasi dan ada juga ASN yg mengembalikan bantuan bahwa dirinya tidak pantas,” imbuhnya.

Basir menambahkan, dalam hal ini tentu harus sesuai teknisnya, namun program ini telah terjadi tumpang tindih.

“Kalau kita saling menyalahkan, saya kira ini manusiawi, tapi kemudian disektornya ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknisnya, ada dinas sosial yang mengolah data tentang data sosial. Tapi sekarang ini program tumpang tindih,” pungkasnya.(F07)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here