Permintaan RDP “Tatono”, JPKP Buat Surat “Cinta” Untuk Komisi I DPRD Bitung

0
640

Bitung, Sulut – Kinerja DPRD Bitung kembali jadi sorotan. Kali ini, legistatif kota Cakalang disorot oleh DPD JPKP Bitung yang menilai DPRD Bitung khususnya Komisi I, terkesan cuek dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Ada dua aspirasi yang masuk, hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Sudah berbulan-bulan aspirasi itu tatono di Komisi I, kinerja sang legislatif terkesan lamban,” ucap Ketua DPD JPKP Bitung Julius Hengkengbala melalui Wakil Ketua DPD JPKP Bitung, Richard Mamuntu, Rabu (13/5/2020).

Richard juga menuturkan, pihaknya sudah membuat surat terbuka yang ditujukan ke Komisi I DPRD Bitung. “Terkait belum ditindaklanjutinya aspirasi masyarakat, maka dengan ini kami (DPD JPKP Bitung) membuat surat terbuka kepada Ketua Komisi I, Youndries Kansil untuk mengklarifikasi apa alasan sehingga permintaan rapat dengar pendapat (RDP) belum ditidaklanjuti hingga saat ini,” tukasnya.

Sementara itu, Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Bitung, Elen Kambey saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa proses surat permohonan RDP tersebut sudah dilaksanakan. “Surat itu sudah masuk ke Komisi I (Satu) yang membidangi hal tersebut. Tinggal menunggu disposisi pelaksanaannya,” ungkapnya.

Terpisah, Harsono Muhammad, salah satu warga kelurahan Pateten Tiga yang meminta kepastian pelaksanaan RDP tersebut. “Sudah 2 (dua) bulan lebih kami menunggu, tapi surat yang dimasukkan belum juga dijawab, kapan pelaksanaan RDP. Kami (masyarakat) butuh kepastian, ingat saudaraku anggota DPRD Bitung, anda terpilih karena masyarakat. Tolong hargai aspirasi masyarakat,” geramnya.

Diberitakan, adapun surat terbuka dari DPD JPKP Bitung yang dikirim oleh Wakil Ketua DPD JPKP Bitung, Richard Mamuntu di grup Whatsapp Masyarakat Pateten Tiga, sebagai berikut ;

Surat Terbuka Kepada Yang Terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Bitung, Bapak Yondris Kansil, dari Fraksi Nasdem

Sehubungan dengan adanya permintaan dan permohonan Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Bitung, oleh JPKP DPD Bitung yang membawa dan memasukkan langsung aspirasi masyarakat di Kantor DPRD Kota Bitung, dan informasi saat ini yang didapatkan dari kantor DPRD Bitung, bahwa aspirasi yang dimasukan oleh JPKP DPD Bitung, sudah masuk sampai ke Komisi 1 DPRD Bitung dan tinggal menunggu waktu dari Yang Terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Bitung, bapak Yondris Kansil dari Fraksi Nasdem, untuk melakukan jalannya RDP Rapat Dengar Pendapat untuk Mencari solusi bersama tapi sangat disayangkan hingga saat ini masih belum ada Tindaklanjut dari Ketua Komisi 1 DPRD Bitung, bapak Yondris Kansil dari Fraksi Nasdem

Berikut beberapa Aspirasi masyarakat yang sampai saat ini belum ada tindaklanjut dan kejelasan

1). Pada tanggal 27 Februari 2020, JPKP DPD Bitung membawa aspirasi masyarakat kelurahan Pateten Tiga dan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa, terkait untuk mencari kejelasan tentang pembayaran ganti rugi dari pihak PPK atas tanah masyarakat yang ada di dua kelurahan tersebut, dan Informasi dari kantor DPRD Bitung, bahwa sudah masuk ke Komisi 1 tinggal ditindaklanjuti oleh Yang Terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Bitung bapak Yondris Kansil dari Fraksi Nasdem

2). Pada tanggal 5 desember 2019 JPKP DPD Bitung, membawa dan memasukkan aspirasi masyarakat langsung ke kantor DPRD Bitung, terkait Tanah perkebunan milik ibu Bertin Luntungan yang diduga telah diolah dan dirusak oleh diduga PT. MSM/TTN, tanpa seijin persetujuan dari Masyarakat Ibu Bertin Luntungan, yang terletak di wilayah Kayuwale kelurahan Pinasungkulan, dan informasi dari kantor DPRD Bitung juga tinggal ditindaklanjuti Yang Terhormat Ketua komisi 1 DPRD Bitung bapak Yondris Kansil dari fraksi Nasdem.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan kami sebagai pembawa aspirasi masyarakat JPKP DPD Bitung, kenapa hingga saat ini Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Bitung bapak Yondris Kansil dari fraksi Nasdem, diduga tidak menerima aspirasi masyarakat kelurahan kakenturan 1/ masyarakat kelurahan Pateten 3 dan juga masyarakat atas nama Ibu tin yang ada dikayuwale terkait permohonan RDP(Rapat Dengar Pendapat) tapi hingga saat ini masih belum dilaksanakan untuk RDP(Rapat Dengar Pendapat).

Sementara itu, Tim JPKP DPD Bitung sebelumnya sudah beberapa kali dan bolak balik mendatangi kantor DPRD Kota Bitung, tetapi hanya mendapatkan informasi dan janji dari staf DPRD Kota Bitung, bahwa surat permohonan Hearing tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Bitung, Bapak Yondris Kansil dari Fraksi Nasdem, tapi hingga saat ini tidak ada tindaklanjut dan kejelasan.

Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah aspirasi masyarakat ini masih akan ditindaklanjuti oleh Yang Terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Bitung bapak Yondris Kansil dari Fraksi Nasdem, ataukah sudah tidak akan ditindaklanjuti ?
Agar supaya kamipun Dari JPKP DPD BITUNG bisa mengetahui perkembangan informasi yang pasti dan jelas dari Yang Terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Bitung bapak Yondris Kansil dari Fraksi Nasdem

Karena perlu diketahui ditengah kesulitan Pandemi-Covid 19, masyarakat saat ini sedang menaruh harapan penuh dan menantikan Bapak/ Ibu Yang Terhormat yang sebelumnya datang ke rakyat untuk meminta dukungan sebagai Wakil Rakyat dan berjanji untuk menjadi pelayan rakyat, dan saat ini sudah menjadi Perwakilan rakyat, lihatlah bahwa saat ini masyarakat yang mendukung Bapak Ibu Yang Terhormat, sedang menangis dan berharap penuh untuk meminta bantuan pertolongan dari Bapak/Ibu Yang Terhormat untuk Membawa Aspirasi masyarakat.

Demikian surat terbuka ini, atas perhatiannya disampaikan Terimakasih.

TERTANDA :
WAKIL KETUA JPKP DPD BITUNG.
(RICHARD MAMUNTU)

Cc.KETUA UMUM JPKP.
Cc.KETUA JPKP DPW SULUT.
Cc.KETUA JPKP DPD BITUNG.

Menanggapi surat terbuka tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bitung, Yondries Kansil saat dimintai tanggapannya, menjelaskan bahwa diulurnya waktu RDP dikarenakan masih dalam situasi Pandemi COVID-19.

“Tidak seperti itulah, kemarin-kemarin sebelum ada pandemi COVID-19 semua permintaan JPKP dalam rangka mengawal aspirasi masyarakat tidak pernah tidak dilayani oleh Komisi I. Ini semua tertunda karena hanya pertimbangan, sebab RDP tersebut pasti mengudang banyak pihak dan sudah pasti akan mengumpulkan banyak orang sementara kita juga harus ikuti tata pelaksanaan sesuai protokol COVID-19,” katanya.

Politisi Partai Nasdem juga menegaskan bahwa pimpinan Komisi I tidak hanya ketua. “Untuk teman-teman JPKP perlu perlu tahu juga, pimpinan Komisi I itu bukan cuma Ketua, ada Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi,” pungkas Yondries.(rpm/old)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here