ASN Pemkot Bitung Curhat, Ini Kata Fabian Kaloh

0
591
Anggota DPRD Provinsi Sulut, Fabian Kaloh

Bitung, Sulut – Realisasi tunjangan hari raya (THR) bagi ASN di Pemkot Bitung lebih menarik disimak. Kepastian pembayaran THR bagi ASN non muslim menjadi perbincangan hangat di media sosial facebook.

Ungkapan dan Jeritan hati para ASN serta kritikan dari para aktivis, tokoh pemuda dan pemerhati masyarakat hingga adu argumen tak terbendung terkait hal tersebut.

Kegalauan yang dirasakan para ASN non muslim di Kota Cakalang dikarenakan tunjangan hari raya (THR) yang biasanya setiap tahun dicairkan secara bersamaan dengan THR ASN Muslim di Hari Raya Idul Fitri, untuk tahun ini bakal “gigit jari”. Tak khayal, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Fabian Kaloh jadi sasaran curhat para ASN.

Fabian Kaloh mengaku, ada puluhan ASN Pemkot Bitung yang menghubungi dirinya via telepon dan WhatsApp untuk mengadu dan mempertanyakan alasan THR lebih memprioritaskan ASN yang beragama Muslim.

“Intinya mereka protes kenapa tidak dilakukan serentak, karena menurut mereka, tradisi dari tahun ke tahun soal penyaluran THR tidak pernah membeda-bedakan antara Muslim dan non Muslim alias semua dapat tanpa ada penundaan,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media, Minggu (17/5/2020).

Fabian menuturkan, curhatan para ASN soal THR adalah hal yang manusiawi apalagi di tengah wabah covid-19 yang notabene mereka juga terdampak.

“Saya sarankan untuk kembali membaca aturan soal penyaluran THR atau bertanya ke pimpinan masing-masing, karena itu adalah hak mereka,” ujarnya.

Menurutnya, penyaluran THR mengacu pada PP Nomor 24 2020 tentang Pemberian THR tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

“Dari regulasi itu, saya kontek Pejabat di Badan Keuangan Provinsi Sulut untuk mengkonfirmasi pelaksanaan regulasi tersebut, dan jawaban dari mereka bahwa untuk semua ASN baik Muslim maupun non Muslim di lingkungan Pemprov dana THRnya sudah dicairkan hari Kamis (14/5/2020) karena memang dana tersebut sudah tertata pada APBD 2020,” jelas mantan Asisten I Pemkot Bitung.

Untuk itu, dirinya meminta para ASN Pemkot Bitung yang belum menerima THR agar menanyakan apa alasan sehingga yang non Muslim belum menerima THR sperti ASN Muslim lainnya.

“Bertanya tidak melanggar hukum, kenapa harus takut menanyakan hak yang jelas-jelas sudah ditata di APBD. Kenapa Pemprov bisa sedangkan Pemkot Bitung tidak bisa,” tandasnya seraya berharap Pemkot Bitung lebih bijak menyikapi hal tersebut dengan kondisi sekarang di tengah pandemik COVID-19.(rpm/old)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here