Diduga BST Warga Disunat, Oknum Lurah di Bitung ini Akui Sempat Terima Uang dari RT

0
2409

Bitung, Sulut – Sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Pemerintah mengucurkan bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan kepada keluarga tidak mampu atau rentan terkena dampak Covid -19 diluar program sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun, ada saja oknum yang tidak bertanggungjawab di Kota Bitung mencoba melakukan pemotongan dana yang diketahui sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan yakni April, Mei dan Juni tahun 2020. Alhasil, tindakan “haram” tersebut membuat heboh di media sosial, Facebook.

Dalam postingan di salah satu Media Sosial miliknya, Aktivis Pemerhati Kota Bitung yang tergabung dalam APC-19 Rocky Oroh menyebut adanya pengancaman kepada masyarakat terkait penyaluran bansos covid-19.

“Aliansi Penanggulangan Covid-19 Bitung #DugaanPungli #BST Lagi dan lagi Kecamatan Maesa. Belum jelas saksi tegas apa yang diberikan Walikota Bitung untuk Oknum Lurah serta Camat yang diduga melakukan pengancaman dan mengintimidasi masyarakat gara-gara BANSOS COVID-19 sekarang timbul masalah baru yang sangat serius. Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp. 600.000 (dipotong Rp. 100.000 secara paksa) kuat dugaan dipaksa di potong oleh oknum kelurahan dengan ancaman jika tidak diberikan nama peserta akan dicoret. Pemotongan dilakukan di kantor Lurah dan paling memalukan lagi dijemput langsung ke rumah warga. APC-19 BITUNG berharap agar masyarakat yang menjadi korban pungli bantuan sosial harus berani melaporkan diri karena itu hak anda yang diberikan oleh negara.” tulis Rocky.

Ditempat terpisah saat dihubungi, Rocky Oroh menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendampingi masyarakat memasukkan laporan ke Polres Bitung.

“Laporan sementara di unit 2 (dua) Polres Bitung. Kejadian tersebut pada hari Jumat (22/05/2020) dan yang melapor ada 3 orang. APC-19 Bitung mencurigai ini bukan sedikit di Kota Bitung. APC berharap warga harus berani melapor karena itu hak rakyat yang diberikan oleh negara dan tidak boleh dipotong potong,” ujar Oroh melalui whatsapp, Selasa (26/5/2020).

Ditelusuri lebih jauh, pemotongan dana tersebut, diduga dilakukan oknum Ketua RT 13 di Kelurahan Kakenturan Dua dengan dalih sumbangan sukarela atau partisipasi dalam rangka Tunjangan Hari Raya (THR) untuk lurah yang akan merayakan Idul Fitri 1441 H.

Menurut salah satu warga penerima BST, Marilyn Manoppo, usai menerima uang sebesar Rp600 ribu, ketua RT 13 berinisial EK menghampirinya dan meminta Rp100 ribu dengan alasan partisipasi untuk THR lurah.

“Sebenarnya saya juga berencana untuk memberikan uang terimakasih ke mereka, tapi jengkel karena harus dipaksa berpartisipasi dengan nominal yang telah ditetukan,” cetus Marilyn, Selasa (26/05/2020).

Hal yang sama juga dialami Neltje Takaliuang. Warga RT 13 Lingkungan III ini mengaku didatangi EK ke rumahnya dan meminta Rp100 ribu sebagai bentuk partisipasi THR untuk lurah. “EK mengatasnamakan lurah untuk menagih partisipasi Rp100 ribu ke setiap penerima BST, termasuk saya,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Maesa Hanry Posumah saat dikonfirmasi via telfon menyatakan untuk informasi, dirinya belum mengetahui secara persis terkait permasalahan tersebut.

“Saya belum ketahui secara persis terkait kejadian itu, alangkah baiknya langsung konfirmasi ke lurah. Nanti saya kroscek kembali, jika ditemukan ada tindakan tersebut terkait dengan pemotongan, sudah tentu kami akan mengambil tindakan tegas,” singkatnya.

Terpisah, Lurah Kakenturan Dua, Aswan Tamin saat dikonfirmasi membantah hal tersebut. Tidak ada pemotongan atau penyunatan sepersenpun yang dilakukan pihaknya. “Yang menyalurkan adalah pihak Kantor Pos ke para penerima dan penyaluran memang dilakukan di kantor kelurahan. Jadi full diterima tanpa ada potongan, saya jamin itu,” ucapnya saat dikonfirmasi via telfon, Selasa (26/5/2020).

Terkait aduan itu, Aswan mengaku sedang membuat surat panggilan ke RT, Pala dan penerima BST untuk mengcek terkait informasi itu.

“Karena saya selaku Lurah Kakenturan Dua tidak pernah meminta uang BST kepada masyarakat apalagi memotong dana BST itu tidak benar,” tandasnya.

Saat ditanya apakah menerima uang dari oknum RT, Aswan tak menampiknya. “Memang saya sempat menerima amplop dari RT, yang didalamnya ada uang sebesar Rp150 ribu. Tapi saya tidak tahu uang tersebut dari mana, dan amplop itu masih ada di tas,” pungkasnya.(rpm/old)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here