Enam Pejabat Eselon II Pemkab Bolmut Akhiri Masa Tugasnya Sebagai ASN

0
358
Sekretaris Daerah Bolmut DR. Drs. Hi Asripan Nani Msi dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmut Kristanto Nani, SSTP

Bolmut, Sulut – ASN di Pemkab Bolmut dipastikan akan berkurang. Sebanyak 39 ASN akan memasuki masa purnabakti atau pensiun periode Maret hingga Desember Tahun 2020, termasuk pejabat eselon II.

Diketahui, ada enam di pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut, diantaranya Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM Sitti Harmala D. Buhang, S.Pd pensiun per 1 April, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Drs. Karim Lauma pensiun 1 Juni, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB, PP dan PA Drs. Abd. Karim Lalisu, pensiun 1 Juli, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Leksi Talibo pensiun 1 Juli, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Moh.Sadarudin Pontoh SH pensiun 1 Desember, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Drs. Halifaks Olii pensiun 1 Januari 2020.

Sekretaris Daerah Bolmut DR. Drs. Hi Asripan Nani Msi saat dikonfirmasi jejak fakta membenarkan hal tersebut. “Iya benar dalam periode tahun ini ada puluhan ASN yang masuk dalam masa purnabakti atau masa pensiun dan saat ini masih dalam proses adminitrasi,” ucapnya, Senin (8/6/2020).

Sekda menjelaskan, 39 ASN yang pensiun terdiri dari jabatan struktural maupun fungsional. “Selain jabatan struktural seperti eselon II, III, IV yang memasuki masa pensiun, tenaga pendidik atau guru lebih mendominasi,” tuturnya.

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmut Kristanto Nani, SSTP saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan adanya penjabat Eselon II, yang sudah pensiun. Pihaknya akan berkonsultasi ke Pimpinan Daerah, untuk pejabat pelaksana tugas (Plt) yang akan mengisi jabatan tersebut.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan hanya menggunakan kebijakan Bupati, dalam mengangkat Plt. Karena dalam pengisian pejabat eselon II definitif, harus melalui lelang Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil,” pungkasnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here