Satgas COVID-19 “Tantang” DPRD di RDP

0
666

Bolmut, Sulut – Satgas COVID-19 dan DPRD Bolmut saling adu statement dalam rapat dengar pendapat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19, di Kantor DPRD Bolmut, Rabu (17/6/2020).

Pasalnya, DPRD dengan lantang mempertanyakan penyerapan anggaran yang dinilia tidak transparan padahal miliaran anggaran telah di geser ke pos penanganan dan pencegahan COVID-19. Hal ini berujung balas pantun dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD, Hi. Djuldin Bolota.

Jubir Satgas COVID-19 Bolmut Drs. Hi. Leksi Talibo mengatakan sangat menyayangkan pihak DPRD tidak membahas strategi dan teknis penanganan COVID-19 tetapi lebih pada isu dan kecurigaan penggunaan anggaran.

“Saya minta RDP kali ini membahas lebih substantif pada langkah-langkah strategi pencegahan karena bicara anggaran, kami sangat hati-hati terus di monitoring oleh Inspektorat serta lembaga yang berkompoten sebagai pendamping yaitu kejaksaan dan kepolisian. Setiap kegiatan yang berkorelasi dengan kegiatan COVID-19 selalu didampingi oleh teman-teman dari kejaksaan dan kepolisian,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bolmut, dr. Jusnan. C. Mokoginta, MARS menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya cukup teliti dalam mengelola anggaran COVID-19.

“Alokasi anggaran, khusus di Dinas Kesehatan Bolmut yakni Rp3,9 Miliar dengan penyerapan sampai saat ini sudah mencapai 65 persen, sementara alokasi anggaran ke RSUD Bolmut sebesar Rp11 miliar dengan penyerapan pada kisaran Rp 4 miliar lebih,” jelasnya.

Jusnan mengungkapkan, hal ini fokus pada penanganan dan pencegahan COVID-19 seperti pengadaan APD, pembangunan Gedung Isolasi dan insentif tenaga kesehatan khusus isolasi. Intinya peningkatan sarana prasarana medis.

“Saya berharap semua elemen masyarakat di kabupaten Bolmut ini, lebih khusus teman-teman di lembaga terhormat DPRD agar tetap mengawasi kinerja kami. Kritikan dan masukan serta saran akan kami jadikan motivasi dalam mewujudkan Bolmut bebas COVID-19 dan pastinya menjadi juara nasional dalam lomba tatanan hidup baru atau new normal,” tukasnya.

“Saya yakin dan percaya, jika kita fokus hal ini akan menjadi kenyataan. Saya tambahkan juga, bahwa anggaran pemerintah pusat yang dikhususkan untuk anggaran insentif tenaga kesehatan sampai saat ini belum juga turun. Maka diinstruksikan kepada RSUD dan Puskesmas se Bolmut untuk tidak membahas lagi alokasi anggaran insentif dari pusat,” tambah Jusnan.

Menanggapi hal ini, Hi.Djuldin Bolota SIP ikut menenangkan situasi, dengan mengatakan RDP kali ini pada dasarnya bentuk dukungan DPRD terhadap isu yang santer di tengah masyarakat bahwa ada indikasi penyalahgunaan anggaran COVID-19. Karena tidak ada transparansi dari pihak Dinkes dan RSUD.

“Semoga RDP ini akan mencairkan kesalahpahaman diantara kita, marilah bergandengan tangan bersatu lawan COVID-19 ini dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here