Terjerat Kasus Korupsi, GAM-Mananggu Minta Plh Sekda Boalemo Mundur

0
378

Boalemo – Kasus Korupsi yang menjerat Pelaksana Harian (Plh) Sekda Boalemo, Sofyan Hasan tampaknya akan terus mendapatkan pengawalan dari Gerakan Aktivis Masyarakat (GAM) Mananggu pasca aksi demonstrasi, Senin (15/6/2020) lalu.

Kali ini, GAM-Mananggu kembali meminta Sofyan Hasan untuk mundur dari jabatannya sebagai Plh Sekda Boalemo.

“Kasus yang menyeret PLH Sekda Boalemo itu, kini terus bergulir di Kejaksaan dan tidak lama lagi akan masuk ke persidangan. Jadi kami (GAM-Mananggu) meminta kepada bapak Sofyan Hasan sebagai sosok yang ditokohkan agar mundur dari jabatan yang saat ini diemban,” ucap jubir GAM-Mananggu, Samsudin Suronoto kepada awak media jejakfakta, Jumat (19/6/2020).

Menurutnya, apabila telah ditetapkan sebagai tersangka, pejabat harus nonaktif dari jabatannya. Samsudin memandang, hal ini penting untuk menjaga agar tidak ada upaya yang berpotensi mengganggu proses penyelidikan.

“Ini sekaligus untuk menjaga kehormatan jabatan dan memastikan yang bersangkutan dikenakan sanksi sosial terlebih dahulu disamping sanksi administrasi. Mundur atau tidaknya pejabat yang tersangkut kasus hukum bergantung pada etika atau moral serta komitmen pejabat tersebut,” ujarnya.

Samsudin menjelaskan, bahwa setiap pejabat yang akan ditempatkan dalam jabatan-jabatan publik diminta untuk menyepakati penandatanganan pakta integritas yang salah satu isinya adalah untuk tidak korupsi dan harus mundur jika menjadi tersangka.

“Supaya para pejabat ini tak korupsi kedepannya, proses penyeleksiannya harus ketat dan transparan. Makanya, pilih pejabat itu jangan terkesan asal-asalan biar nanti gak tersangkut kasus,” tegasnya.

“Orang yang sudah menyandang status tersangka korupsi, berarti sang pejabat terkesan sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, akan mengakibatkan kepemimpinan di mata masyarakat tak memiliki daya dukung yang kuat,” tambah Samsudin.

Samsudin juga menambahkan, dengan ditolaknya Pra peradilan tersangka oleh PN Tilamuta ini semakin menguatkan dan membenarkan bahwa penetapan tersangka oleh kejaksaan kepada Sofyan Hasan itu telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami akan mengawal dan mendukung sepenuhnya Kejaksaan Tilamuta untuk segera mempercepat proses dan segera melakukan penahanan kepada tersangka,” tandasnya.

Diketahui, Sofyan Hasan yang waktu itu menjabat Kepala BKAD, bersama Danar sebagai Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi, Bidang Prasarana Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Boalemo ditetapkan tersangka oleh Kejari Tilamuta, Kamis (27/2/2020) lalu karena diduga terlibat Tindak Pidana Korupsi Kasus pembangunan Irigasi air Dangkal, Embung, Dam Parit/long storage, dan Pintu air, di kabupaten Boalemo yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.(F07/TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here