‘Banjir’ Kritikan, Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Akhirnya Disetujui

0
404

Bolmut, Sulut – Walaupun diwarnai masukan dari fraksi di DPRD Bolmut, akhirnya rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban APBD 2019 disetujui.

Hal ini terlihat saat DPRD Bolmut menggelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD 2019, Rabu (1/7/2020).

Dari pantauan media, 4 legislatif yang membacakan pandangan fraksi masing-masing menyampaikan berbagai macam masukan dan kritikan terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD 2019.

Sebagaimana diketahui Bolmut adalah salah satu daerah yang meraih Opini WTP dari BPK-RI, namun sejumlah fraksi menilai hal itu tidak bisa dijadikan standar mutlak pelaksanaan pembangunan di kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).

Masih banyaknya keluhan masyarakat dan temuan yang berkorelasi dengan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya kesehatan, pendidikan dan pertanian. Simpangsiurnya BPJS, banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena pendapatan keluarga menurun, kelangkaan pupuk dan bibit benih serta lainnya.

Hal ini menjadi catatan DPRD Bolmut, juga meminta agar sinergitas eksekutif dan legislatif harus dijaga demi dan untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bolmut.

Suriansyah Korompot SH dari Fraksi Kebangkitan Persatuan Bangsa saat membacakan pandangan fraksi menjelaskan bahwa komunikasi aktif kedua lembaga ini sangat penting demi dan untuk memajukan kabupaten Bolmut disemua aspek.

“Kita semua diatur oleh peraturan yang sama dan menjalankan secara bersama-sama dengan demikian kita dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan merata,” pungkasnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here