LPK-RI Bolmut Minta Draft Ranperda Wajib Disosialisasikan Jangan Jadi “Koleksi”

0
586

Bolmut, Sulut – Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memfinalisasi 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (30/6/2020) di Ruang Sidang Kantor DPRD Bolmut.

“Berdasarkan ketentuan pada Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019, bahwa dalam hal ini Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima,” ucap Wakil Ketua DPRD Bolmut Saiful Ambarak,Spd.i saat memimpin paripurna.

Ambarak kembali menegaskan 4 (empat) Ranperda tersebut mengenai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dearah, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolmut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan atas Perda Kabupaten Bolmut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Daerah, dan perubahan kedua atas Perda Kabupaten Bolmut Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

“Ranperda ini disamping untuk meningkatkan PAD juga diharapkan tidak terlalu membebani masyarakat. Dokumen ini akan menjadi keputusan bersama,” tukasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahaan dan Kesra Pemkab Bolmut Drs. H. Leksi Talibo berharap pembahasan antara eksekutif dan legislatif akan mendapatkan hasil finalisasi yang lebih baik terutama menyangkut konsekuensi bagi masyarakat Bolmut dan juga sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

“Tindak lanjut hasil evaluasi ini dihadiri seluruh anggota Badan Legislasi Daerah DPRD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah,” singkatnya.

Terpisah, Ketua LPK-RI Bolmut Jabir Patingki menegaskan agar Ranperda tersebut jangan jadi koleksi tetapi wajib disosialisasikan ke masyarakat.

“Kami berharap Ranperda jangan hanya dibahas di dalam ruangan saja tapi harus disosialisasikan ke masyarakat, jangan sampai kedepan masyarakat Bolmut hanya dijadikan tumbal dari setiap peraturan daerah,” ucapnya saat bersua dengan media ini.

Jabir juga meminta agar sebelum penetapan Perda alangkah baiknya dipertimbangkan secara matang serta dibutuhkan uji publik dari hal tersebut.

“Saya minta sebelum penetapan peraturan daerah kedepan baiknya dilakukan uji publik. Contoh kongkritnya adalah terminal dan pasar sentral Boroko ini. Jika acuan Perda adalah retribusi maka seharusnya terminal dan pasar ini adalah PAD yang sangat Produktif tapi hari ini terminal saja tidak dioperasikan,” bebernya.

“Aturan yang mengatur tentang tarif angkutan serta parkiran pasar sentral belum ada sehingganya DPRD dan mitra kerja SKPD yang ada dapat melakukan langkah konstruktif. Intinya setiap peraturan yang berkorelasi dengan publik, wajib dilakukan pengujian karena aturan mewajibkan hal itu,” tambah Jabir.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here