Ini Kata Kepala Desa Mananggu Terkait Dana COVID-19

0
603

Boalemo – Terkait sorotan dana COVID-19 di desa Mananggu, akhirnya diklaifikasi Kepala Desa Mananggu, Noldy Talib.

Kepada media ini, Sabtu (4/7/2020) Noldy menjelaskan, bahwa ntuk insentif itu tidak pernah dianggarkan melainkan biaya penyemprotan.

“Namanya relawan itu tidak digaji, kalaupun ada, biaya penyemprotan, nominalnya Rp200 ribu. Kita angkat sesuai RAB kan, jadi ada sekitar Rp500 ribu itu sekitar dua kali penyemprotan. Untuk penyemprotan di jalan dan ditempat umum itu sudah termasuk,” ucapnya via seluler.

Adapun edaran terkait persiapan New Normal, kata Noldy, pihaknya belum menindaklanjuti karena masih disibukan dengan pemenuhan administrasi, pertanggungjawaban dengan semua bantuan sosial yang harus dikerjakan.

“Jujur, kami prihatin juga, ada yang dapat Rp500 ribu dan ada yang dapat Rp200 ribu. Tapi itu tergantung orang melakukan penyemprotan juga, cuma kan kebutuhan juga ini tidak harus merata. Yang dianggarkan itu cuma 10 (sepuluh) orang, sementara satgas lebih dari itu,” tukasnya.

“Akhirnya kan cuman yang melakukan penyemprotan mendapatkan Rp500 ribu, karena mereka mau melakukan komitmen di 2 (dua) kali penyemprotan sampai selesai tahapan penyemprotan disinfektan ini. Sementara yang hanya berkomitmen 1 (satu) kali penyemprotan mendapat Rp200 ribu dulu. Tapi kalau mereka mau berkomitmen lagi kita akan genapkan Rp500 ribu, sebab penyemprotan ini masih ada 1 (satu) kali lagi,” tambahnya.

Terkait masalah BLT, Noldy menuturkan, bahwa dana desa tidak cukup untuk mengcover keseluruhan masyarakat.

“Dana desa itu bertahap tidak harus satu tahun, semua harus dianggarkan demi kebutuhan masyarakat, tidak bisa begitu, kita ada proses tahapan. Jadi untuk tahap satu kita diberikan kewenangan untuk membagi Rp600 ribu ke 55 orang dengan dana Rp99 juta, ditahap 2 kita tetap menganggarkan lagi ada Rp105 juta untuk perpanjangan bantuan langsung tunai (BLT) yang Rp300 ribu,” ungkapnya.

Selain itu pihak pemerintah desa Mananggu juga disibukkan dengan bantuan lainnya seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

“Jadi tidak bisa ganda, kemudian itu harus NIK dan KK jelas, semua itu kita input. Semua ini kan harus ada proses tidak harus 1 (satu) tahun itu dihabiskan di bulan yang kemarin, COVID-19 ini belum berakhir. Kami ikut regulasi bukan mengikuti keinginan kemauan perorangan. Jadi, untuk masyarakat yang belum terakomodir bantuan langsung tunai (BLT) kemarin, akan duakomodir pada tahap kedua,” tukasnya.

Terkait pendataan plat nomor, Noldy menambahkan, hal tersebut merupakan permintaan dari pemerintah provinsi Gorontalo. “Saya tidak tahu digunakan untuk apa, yang pastinya saya pernah berjanji untuk memberikan bantuan terkait hal itu, tidak pernah. Jadi untuk supir yang belum dapat, Insya Allah diakomodir pada tahap dua,” pungkasnya.(F07)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here