Penyaluran BLT DD di Desa Bilalea Diduga Tidak Tepat Sasaran

1
463
Kantor Desa Bilalea kecamatan Taopa kabupaten Parigi Moutong

Parigi Moutong – Penerima Bantuan Langsung Tunai yang dianggarkan dari Dana Desa harus tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu (miskin) dan terdampak COVID-19.

Hal ini diduga sangat berbeda dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di desa Bilalea kecamatan Taopa yang terkesan tidak tepat sasaran.

Pasalnya, dana senilai Rp600 ribu yang diberikan selama tiga bulan secara bertahap juga diterima kepada warga yang tergolong ekonomi mampu.

Bahkan, dari data yang diperoleh media ini, keluarga terdekat pun (suami) dari anggota BPD desa Bilalea juga menerima BLT Dana Desa tersebut.

“Ini harus dipertanyakan, ada apa? Sangat jelas arahan dari Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terkait kriteria penerima dana desa,” Ketua DPC Lembaga Pemerhati Khusus Nasional Republik Indonesia (LPKN-RI), Parni C. Subahana saat bersua dengan media ini, Sabtu (4/7/2020).

Dirinya pun mengingatkan kepada Pemerintah Desa Bilalea agar harus objektif dalam menentukan standar atau kriteria yang harus mendapat bantuan tersebut. “Jangan terkesan sampai memilih penerima manfaat atas dasar kekerabatan, namun harus objektif dalam menentukan siapa yang harus mendapat bantuan BLT,” tandas Parni.

Diberitakan juga, dalam musyawarah desa, awalnya ditetapkan 43 penerima BLT tersebut, namun hal ini bertambah menjadi 124 penerima.

Terkait lonjakan data penerima BLT, diketahui hingga saat ini Pemerintah Desa Bilalea belum juga menggelar musyawarah desa terkait penetapan 124 penerima BLT Dana Desa tersebut.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan sasaran pertama penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena imbas COVID-19 dan belum mendapat apa pun dari kebijakan pemerintah.

“Jadi, mereka yang belum dapat PKH (Program Keluarga Harapan), belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan segala bentuk jaring pengaman sosial yang ada, akan diberikan BLT dana desa ini,” ujar dia lewat konferensi pers dari Kantor Presiden RI, beberapa waktu lalu.

Sasaran kedua, lanjut Halim, adalah keluarga yang memiliki keluarga rentan sakit kronis. “Kenapa dimasukkan? Karena kedekatan COVID-19 dengan penyakit menahun seperti hipertensi, gagal ginjal, jantung, dan lain-lain. Itulah kenapa dimasukkan sebagai salah satu faktor penerima,” ujar dia.

Mereka akan didata oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 yang sudah dibentuk oleh kepala desa dan diketuai langsung kepala desa. Basis pendataannya berdasarkan RT masing-masing. Data relawan itu dibawa ke forum Musdesus (Musyawarah Desa Khusus) untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

“Setelah disepakati di Musdesus, barulah disepakati kepala desa. Setelah di tingkat desa selesai, maka data tadi dibawa ke kabupaten untuk dilakukan sinkronisasi agar tidak terjadi overlapping,” tandas Abdul Halim.

Terpisah, Kepala Desa Bilalea, Arjo D. Marising belum berhasil dikonfirmasi terkait hal ini hingga berita ini dipublish.(TIM)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here