Diduga Tak Patuhi UU KIP, Proyek Pembangunan Balai Desa Bilalea Disorot

0
806
Pembangunan Balai Desa dan papan proyek yang diduga tidak mematuhi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) karena jangka waktu pelaksanaan tidak dicantumkan

Parigi Moutong – Pemerintah Desa Bilalea kecamatan Taopa diduga tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Bentuk ketidakpatuhan tersebut dibuktikan dalam papan nama proyek, dimana hanya menjelaskan informasi terkait kegiatan Peningkatan Balai Desa Balai Kemasyarakatan dengan lokasi kegiatan di Dusun 1 Desa Bilalea, yang dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bilalea dari anggaran Dana Desa senilai Rp.289.164.600 dengan volume pembangunan 12 meter x 9 meter, tanpa mencantumkan informasi mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Tentu hal tersebut, menimbulkan tanda tanya.

“Ini bukti ketidaksesuaian dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,” ucap Ketua DPC Lembaga Pemerhati Khusus Nasional Republik Indonesia (LPKN-RI) Parigi Moutong, Parni C. Subahana kepada media ini, Minggu (5/7/2020).

Dirinya menjelaskan, papan informasi proyek bukan sekadar informasi keterangan suatu pekerjaan fisik. Namun sebagai alat kontrol, evaluasi dan transparansi penggunaan dana atau anggaran masyarakat. Sehingga lebih tepat sebagai fungsi keabsahan suatu pekerjaan.

“Jadi jika suatu pekerjaan tidak disertai dengan papan informasi proyek yang lengkap, maka dapat dinilai sebagai tindakan yang melanggar hukum dalam kontrak kerja karena ketika dokumen pekerjaan disahkan, terdapat ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan bahwa pelaksana wajib menyiapkan papan informasi proyek yang lengkap, termuat baik itu nama pekerjaan, nilai proyek maupun waktu pengerjaannya,” tegasnya.

Menurut Parni, kelengkapan informasi pada papan proyek diatur dalam peraturan kontrak kerja. Waktu pekerjaan dan nilai proyek menjadi patokan dasar yang bersifat evaluatif, dan menjadi indikator dalam fungsi kontrol baik oleh masyarakat, pemerintah dan pengawas.

“Jika tidak disertai waktu pengerjaan dalam papan informasi, maka patut diduga ada kejanggalan dalam dokumen pengerjaan,” tutur wanita yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Intinya, proyek apapun jika menggunakan anggaran negara harus memiliki identitas secara jelas. Jika tidak, maka ada hal yang disembunyikan. Secara sosial orang tidak percaya lagi. Lalu, dari aspek transparansi, itu menyalahi aturan,” tambah Parni.

Sementara itu, Kepala Desa Bilalea Arjo D. Marising saat dikonfirmasi via seluler mengatakan dirinya masih sibuk.

“Saya ada tamu. Jika ada keperluan, besok silahkan datang ke kantor desa nanti ketemu dengan staf saya,” singkatnya sambil mengakhiri sambungan telefon.

Terpisah, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bilalea, Roman S. Suleman, SPd.i mengatakan bukan dirinya yang membuat papan proyek tersebut.

“Bukan saya yang buat papan proyeknya. Jangka waktu pekerjaannya selama tiga bulan (90 hari), dimulainya pekerjaan sejak lima hari sebelum puasa,” tukasnya saat dihubungi via seluler.(TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here