Astaga, Penambahan Penerima BLT di Desa Bilalea Diduga Tanpa Melalui Musyawarah Desa

0
314
Kantor Desa Bilalea kecamatan Taopa kabupaten Parigi Moutong

Parigi Moutong – Kinerja pemerintah desa (Pemdes) Bilalea terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa patut dipertanyakan.

Pasalnya, selain dinilai tidak tepat sasaran, diduga tak kunjung menggelar musyawarah desa (musdes) khusus terkait bertambahnya penerima manfaat tersebut.

“Awalnya sudah dilakukan musyawarah desa dan ditetapkan 43 warga sebagai penerima BLT DD tersebut. Seiring berjalannya waktu, penerima makin melonjak hingga mencapai 124 orang. Nah, hal ini yang jadi pertanyaan kami, kenapa langsung disalurkan, padahal ini kan harus lewat mekanisme musyawarah desa dulu untuk ditetapkan. Ada apa ini?,” ucap salah satu warga yang enggan namanya disebutkan.

Ia pun meminta pemerintah desa Bilalea agar transparan terkait anggaran yang dikeluarkan untuk dana BLT tesebut. “Intinya kami meminta azas transparansi diwujudkan agar masyarakat juga tahu penggunaan anggaran, baik itu BLT, pencegahan dan penanganan COVID-19 bahkan pembangunan fisik,” cetusnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC Lembaga Pemerhati Khusus Nasional Republik Indonesia (LPKN-RI) Parigi Moutong, Parni C. Subahana menyayangkan sikap dari pemerintah desa Bilalea.

“Jika penerima manfaat bertambah, seharusnya pemdes Bilalea memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kembali menggelar musyawarah desa khusus untuk ditetapkan. Bukan langsung disalurkan, ini bisa dikatakan pelanggaran,” ucapnya saat ditemui media ini, Minggu (5/7/2020).

Menurutnya, penambahan tersebut harus melalui proses pendataan kembali di lapangan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan Musdes.

“Mekanisme pendataan, validasi dan finalisasi penetapan penerima BLT Dana Desa Tahun 2020 harus kembali dilakukan. Usulan data dari para kepala dusun harus merupakan data riil dilapangan dan verifikasi agar calon penerima tidak mendapatkan bantuan ganda baik dari program PKH, BPNT, BST dari Kemensos atau bantuan lainnya,” tuturnya.

Parni menegaskan, Musdes Khusus adalah merupakan forum tertinggi di Desa Bilalea dengan menghadirkan semua pihak agar dalam pengambilan keputusan penetapan calon penerima BLT-DD dapat disetujui dan diterima semua pihak.

“Intinya harus melalui musyawarah, setelah itu dibuatlah Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang daftar nama calon penerima bantuan. Nantinya Perkades tersebut beserta berita acara musdes khusus disampaikan ke Bupati melalui Camat. Hal ini dilakukan agar tidak bermasalah dengan hukum dikemudian hari. Sekali lagi saya tegaskan, musyawarah desa adalah forum tertinggi bukan keputusan kepala desa,” tegasnya.

“Pelaksanaan Musdessus bertujuan untuk melakukan perubahan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang dilanjutkan melakukan perubahan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) untuk alokasi BLT-DD,” tambah Parni.

Dirinya juga meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, dalam hal ini Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat bahkan pendamping desa agar turun langsung mengecek kinerja pemerintah desa Bilalea.

“Intinya kami meminta Bupati maupun instansi terkait untuk melihat langsung kinerja dari Pemdes Bilalea dalam penggunaan anggaran desa, baik recofusing (realokasi) anggaran untuk BLT serta pencegahan dan penanganan COVID-19, hingga pembangunan fisik yang sementara berjalan,” tandas Parni.

Sementara itu, Kepala Desa Bilalea, Arjo D. Marising saat dikonfirmasi via telefon terkait hal ini, mengatakan bahwa musyawarah desa sudah dilaksanakan oleh pihaknya.

“Saya kira musdes sudah dilaksanakan, ada dokumentasi dan ada juga pendamping desa karena ada berita acaranya. Nanti saya kroschek besok yah di kantor desa, apa adakah musdes itu karena kita juga bersama-sama dengan pendamping. Semoga ada berita acaranya,” singkatnya.

Beda halnya dengan pendamping desa, Abrin Anggu saat dikonfirmasi mengakui dirinya sempat mewarning untuk kembali menggelar musdes terkait penambahan penerima manfaat yang berubah drastis.

“Sampai sekarang Perkadesnya belum diserahkan untuk diverifikasi di kecamatan, dan saya juga sempat menanyakan alasan keterlambatan tersebut,” ucapnya.

Abrin juga membenarkan, ketika penerima manfaat bertambah, pihak pemdes melalui BPD harus kembali menggelar musyawarah desa dan membatalkan keputusan musyawarah desa sebelumnya.

“Lima orang saja yang bertambah jika tidak ada berita acara terkait dasar penambahan tersebut, bisa disebut pelanggaran jadi administrasinya harus jelas,” singkatnya mengakhiri sambungan telefon.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Parigi Moutong, Fit Dewana SSTP saat dikonfirmasi juga menegaskan bahwa sebelum penyaluran wajib melaksanakan musyawarah desa.

“Sudah jelas ditegaskan pada aturan Permendes PDDT Nomor 6 Tahun 2020 kemudian adanya perubahan Nomor 7 bahwa sebelum dilaksanakan penyaluran harus melaksanakan musdes dulu, untuk mendata atau memastikan agar masyarakat penerima tidak dobel sebagai penerima PKH, BPNT dan bansos lainnya,” ucapnya, Senin (7/7/2020) via seluler.

Selain itu kata Fit, diharapkan bantuan BLT tersebut benar-benar bisa diterima oleh yang layak menerima. “Itulah gunanya musdes, karena penyaluran BLT DD itu menggunakan kriteria partisipatif artinya dampak dari COVID-19 seperti kehilangan pendapatan dalam hal ini pekerjaan. Nah, sehingga inilah yang diakomodir oleh BLT dana desa,” tuturnya.

Terkait pemberitaan sebelumnya di media ini, pria yang dikenal humanis, menuturkan pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut. “Setelah membaca pemberitaan terkait penyaluran BLT DD di desa Bilalea, ini akan kami tindaklanjuti di lapangan seperti apa nantinya. Insya Allah hari ini saya berangkat, mungkin besok saya mampir disana untuk melakukan evaluasi karena ada juga beberapa desa di kecamatan Moutong yang harus dikunjungi berkaitan dengan BLT Dana Desa yang Rp300 ribu karena banyak desa yang dananya sudah tidak cukup,” tutup Fit.

Perlu diketahui, musyarawah desa (Musdes) Khusus/Insidentil adalah musyawarah desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak.

Mekanisme pendataan, validasi, dan finasilasi data dalam Musyawarah Desa itu dibuat Khusus/Insidentil. Maka akan lebih rentan Pemerintah Desa terjerat masalah hukum, jika tergesa-gesa didalam mengambil keputusan tanpa didasari bukti pendukung yang valid.(TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here