KPU Bitung Sosialisasi Perubahan Tahapan Pilkada di Masa Pandemi COVID-19

0
309
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bitung gelar sosialisasi PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

Bitung, Sulut – Mengawali lanjutan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bitung 2020 yang sempat tertunda akibat corona virus disease (COVID-19).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bitung melakukan sosialisasi PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

Bertempat di Fave Hotel, Jumat (10/7/2020), dihadiri puluhan peserta dari insan Pers Biro Bitung, diwajibkan mencuci tangan, handsanitizer sebelum masuk ruangan dengan menggunakan masker, serta dapat menjaga jarak selama kegiatan sosialisasi berlangsung.

Ketua KPU Bitung, Deslie D. Sumampouw yang membuka langsung kegiatan tersebut, mengatakan sosialisasi PKPU dilakukan karena adanya perubahan tentang pelaksanaan pilkada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19.

“Pilkada serentak merupakan agenda nasional yang sudah direncanakan harus ditata ulang akibat pandemi COVID-19. Perubahan itu terdapat dalam PKPU yang baru, sehingga perlu disosialisasikan kepada seluruh lini masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menyukseskan Pilkada,” ucapnya.

Dengan adanya sosialisasi tersebut, Deslie pun berharap agar insan pers dapat mempublikasikan kepada masyarakat terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Kiranya teman-teman ikut mensosialisasikan kegiatan ini agar dalam Pilkada nantinya, antusias masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya berjalan efektif,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Bitung, Idhli Ramadhiani Fitriah, menuturkan sengaja tidak melibatkan seluruh jurnalis Biro Bitung dalam sosialisasi karena situasi masih dalam masa Pandemi COVID-19 yang diwajibkan mengikuti protap kesehatan.

“Jadi ada dua, metodenya dilakukan secara virtual dan jika ada tatap muka maka peserta diwajibkan maksimal berjumlah dua puluh orang. Intinya kami, akan lakukan secara bergilir,” ungkapnya.

Dirinya mengatakan bahwa pelaksanaan rapid test sudah dilakukan selama empat hari untuk 8 Kecamatan, mulai dari PPK, PPS, sekretariat PPK dan PPS, petugas pemuktahiran data pemilih hingga sekretariat PPDP.

“Jika hasilnya reaktif, calon PPDP akan langsung diganti dengan orang lain dan saat itu juga dilakukan rapid test. Menentukan reaktif atau non reaktif adalah kewenangan RSUD Manembo-nembo,” ujarnya.

Idhli juga menambahkan, bahwa pergantian calon PPDP yang reaktif saat rapid test tersebut, berdasarkan surat edaran nomor 20 tahun 2020. “Dan surat dinas nomor 487, 549 dan terakhir 540,” cetusnya.

Hal lainnya dipaparkan, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bitung, Iten Kojongian dalam pemaparannya menjelaskan bahwa salah satu tahapan yang berubah dalam PKPU yang lama, yakni tahapan kampanye pilkada serentak 2020 dengan metode kampanye rapat umum yang hanya bisa dilakukan secara jaringan (daring). Jika dilakukan kampanye tatap muka maksimal peserta berjumlah dua puluh orang, namun jika dilakukan di dalam ruangan atau gedung maka hanya bisa digunakan 50 persen dari kapasitas ruangan.

“Selain itu, berdasarkan Surat Edaran 20 Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum, seluruh tahapan yang dilaksanakan harus sesuai dengan standar protokol kesehatan. Pilkada kali ini merupakan tantangan karena akan dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19, dan ini menjadi tugas kita bersama untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas,” pungkasnya.(rpm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here