Rawan Jadi Bancakan, Kejari Bitung Diminta Awasi Penggunaan Dana BOS

0
459

Bitung, Sulut – Pengawasan ketat harus dilakukan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah pusat. Langkah ini untuk mengantisipasi agar tidak menjadi bancakan para oknum pendidik.

Permintaan tersebut dilontarkan Ketua Harian Corong Aspirasi Rakyat (C.A.R) Indonesia Khalid Rahman, mengingat besarnya kucuran dana bantuan pendidikan yang diberikan. “Harus diawasi ketat karena dananya begitu besar. Dana BOS rawan diselewengkan” ucapnya, Sabtu (10/7/2020).

Khalid menilai hingga saat ini, masih banyak sekolah yang belum menetapkan azas transparansi terkait dana BOS.

“Pemerintah mewajibkan sekolah mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di papan informasi yang ada di sekolah agar mudah diakses masyarakat. Publikasi penerimaan dan penggunaan dana BOS dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan transparansi anggaran pendidikan. Tapi masih banyak juga belum mematuhi hal tersebut,” ujarnya.

Walaupun ada kewajiban mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS, Khalid menuturkan peluang terjadinya praktik korupsi masih juga cukup besar.

Bisa saja kata dia, laporan publikasi sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, namun dalam praktiknya sejumlah kuitansi bodong dan penggelembungan anggaran atau mark-up.

“Rendahnya transparansi pengelolaan dana BOS selama ini rentan terhadap penyalahgunaan. Kepala Sekolah, Bendahara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi dana BOS bisa saja menikmati uang haram dengan riang gembira,” tukasnya.

Dirinya pun berharap Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung untuk bisa mengawasi dan menelusuri dugaan penggunaan dana BOS. “Apalagi di tahun 2020, mekanisme penyalurannya langsung ke rekening sekolah. Perlu diketahui juga, juknis penggunaan dana BOS tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya karena diperhadapkan dengan masa pandemi COVID-19. Hal ini tentunya menjadi pengawasan, baik Inspektorat maupun kejaksaan,” tukas Khalid.

Terpisah, Kasi Intelijen Kejari Bitung Budi Kristiarso SH MH saat dikonfirmasi menjelaskan hal ini juga menjadi atensi korps Adhyaksa Bitung.

“Intinya kami terus mengawasi, kita tidak akan mentolerir sepersen pun penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Budi juga menjelaskan langkah-langkah menghilangkan faktor penyebab terjadinya korupsi di dunia pendidikan. Langkah-langkah tersebut yaitu membangun perilaku dan etika tidak korupsi, meneliti sebab berkelanjutan sifat korupsi, menyempurnakan SDM dan kesejahteraan, perencanaan yang matang dan akuntabilitas, kualitas manajemen pelaporan, dan kampanye anti korupsi.

“Seluruh anggaran negara harus dapat di pertanggungjawabkan secara akuntabel dan tranparan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” katanya.

Budi meminta masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi penggunaan dana BOS, karena menurutnya publik seharusnya mendorong penggunaan dana pendidikan itu untuk peningkatan kualitas sekolah.

“Maksudnya, dana tersebut benar-benar dipakai sesuai kebutuhan dan untuk memenuhi kreativitas guru dan siswa dalam mengembangkan pembelajaran. Kalau ada sekolah yang pakai dana BOS tidak sesuai, maka publik yang akan mencatat. Ini contoh dorongan dari publik ikut mengawal penggunaan dananya,” tukasnya.

“Menurut saya, ini harus dimulai dari sekarang. Jadi akuntabilitas bukan berdasarkan kuitansi saja, tapi benar-benar sesuai kreativitas dan kebutuhan sekolah. Jika ada penyimpangan, silahkan masyarakat laporkan kepada kami (kejaksaan), tentunya akan kami tindaklanjuti,” tambah Budi.(old/fangki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here