CATATAN REDAKSI : Kausalitas Korupsi, Kepala Sekolah dengan Dana BOS

0
298

“Seharusnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Pendukung Pendidikan dalam membantu siswa untuk membuat manusia yang kritis, sebagai bagian dari HAM. Namun sering disalahgunakan oleh Kepala Sekolah bersama Bendahara untuk memanipulasi Dana BOS dengan cara-cara yang korup”

Jejakfakta – Perkembangan korupsi hingga saat ini sudah merupakan hasil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata dan tidak terawasi dengan baik, dikarenakan produk hukum yang digunakan juga banyak mengandung kelemahan-kelemahan dalam implementasinnya.

Tidak terlepas Korupsi juga sudah menjalar di bidang pendidikan, terkhusus penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Padahal Kita tahu pendidikan itu sangat penting dalam proses perubahan sikap dan tata cara seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewasakan dirinya, atau dengan kata lain pendidikan itu suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu hal yang membantu mereka menjadi manusia yang kritis dalam berpikir, didukung dengan Fasilitas tempat belajar dan mengajar yang memadai.

Jika dilihat dari kasus-kasus yang telah terungkap, maka pelaku utama dari penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yaitu Kepala sekolah yang bekerja sama dengan Bendahara sekolah.

Praktek Korupsi ini di golongkan dalam “Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi , melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan”.

Seperti halnya kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS tahun 2017, 2018 dan 2019 tanpa adanya transparansi pemasukan dan pengeluaran dana tersebut. Hal ini diduga dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara di salah satu SMK di Kota Bitung, baru terungkap di tahun 2020 ini.

Sangat disayangkan jika hal ini terjadi, padahal Kepala Sekolah seharusnya menjadi pedoman bagi muridnya karena menjadi orang nomor satu di sekolahnya, bukan malah menjadi contoh buruk dalam perilaku mental yang korup dan melanggar Hak Asasi orang lain.

Mengutip pendapat Campbell, Corbally & Nyshand (1983) mengemukakan tiga klasifikasi peranan kepala sekolah dasar, yaitu:
1. Kepala sekolah sebagai figurehead atau simbol organisasi, leader atau pemimpin, dan liaison atau penghubung;
2. Kepala sekolah sebagai pemonitor, disseminator, dan spokesman yang menyebarkan informasi ke semua lingkungan organisasi dan;
3. Kepala sekolah sebagai entrepreneur, disturbance handler, penyedia segala sumber, dan negosiator.

Secara tersirat menegaskan bahwa “tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah menyangkut keseluruhan kegiatan sekolah.” Oleh karena itu seharusnya kepala sekolah menjadi orang nomor satu di sekolah untuk lingkungan yang bersih, sehat dari korupsi, kolusi dan Nepotisme bukan malah menjadi motor (Pengendali) , penyalahgunaan dana operasional sekolah untuk kepentingan pribadi maupun kroni-kroninya.

Dana BOS 2020 harus dijaga bersama, bukan hanya dari pihak-pihak yang berwenang mengurusnya, tetapi juga lingkungan sekolah baik siswa/siswi dan wali murid harus mengawal juga dana Bantuan Operasinal Sekolah agar tidak terjadinya Korupsi/Penyelewengan yang dipakai untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Korupsi dilngkungan pendidikan harus segera diberantas dan diungkap, agar tidak membudaya dan tidak merampas Hak-Hak Asasi Orang lain dalam menempuh pendidikan. “Karena Korupsi ini masalah kita bersama”.
(Penulis : Fangki Ali)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here