Polemik Perkebunan Kakao, Mantan Kepala Dispertanbun Bolmut Mengaku Tidak Tahu

0
622

Bolmut, Sulut – Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertanbun) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) pada tahun 2015 hingga 2017, Ir. Jakaria Babay, mengaku tidak pernah mengetahui bahwa ada program Gerakan Nasional (Gernas) perkebunan Kakao tahun 2015.

“Saat saya menjabat sebagai Kepala Dispertabun Bolmut tahun 2015, saya tidak pernah tahu program Gernas perkebunan kakao, karena program tersebut dari Provinsi Sulut,” ucapnya kepada sejumlah wartawan Selasa (21/7/2020).

Menurut Babay, pelaksana kegiatan program Gernas Perkebunan Kakao itu adalah Dispertanbun Provinsi Sulut, karena anggarannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan di Kabupaten Bolmut.

“Jadi saya kepala dinas saat itu tidak pernah mengetahui dan dilibatkan. Jika ada bawahan saya yang dilibatkan pada program tersebut, saya tidak pernah mengetahui karena tidak pernah dilaporkan kepada saya,” tegas Babay.

Ditambahkan Babay, dirinya juga tidak tahu dengan kelompok tani dan surat hibah kegiatan pembangunan kebun induk kakao. “Semuanya saya tidak tahu, surat resmi saja dalam pelaksanaan program tidak ada. Jadi kami tidak terlibat dalam program perkebunan kakao tersebut,” pungkas pria yang sekarang menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolmut.

Seperti diketahui Kementerian Pertanian (Kementan) Repoblik Indonesia pada tahun 2015 melaksanakan empat program kakao. Dimana dalam usulan alokasi anggaran Kemtan RI, sebesar Rp1,2 triliun untuk pengembangan kakao berkelanjutan di 15 Provinsi.

Dari dana tersebut empat program yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjen) yakni rehabilitasi, intensifikasi, peremajaan dan kawasan pengembangan integrasi kakao peternakan atau intercrop.

Namun program Gernas perkebunan kakao di Kabupaten Bolmut yang berada di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang justru dipertanyakan. Pasalnya alokasi anggaran APBN Ratusan juta hingga miliaran ini telah diduga disalahgunakan sehingga keberadaan perkebunan tersebut diduga fiktif padahal anggaran APBN dan dana sharing APBD yang dikucurkan senilai miliaran rupiah.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here