Perda Dinilai “Mentah” FP4-BMU Minta Hearing

0
268

Bolmut, Sulut – Presidium Pemekaran dan Pengawal Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (FP4-BMU) memasukkan permintaan Rapat Dengar Pendapat (hearing,red) terkait peraturan daerah yang dinilai belum matang, Selasa (18/8/2020).

“Hari ini, kami (FP4-BMU) memasukkan surat permintaan RDP terkait penerapan peraturan daerah yang kami nilai belum matang di tingkat uji publik (sosialisasi), baik dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengudangan,” ucap Ketua FP4-BMU, Moh. Irianto Christofel Buhang, S.Sos.

Ia menegaskan, terkait Perda yang akan ditetapkan wajib ada keterlibatan masyarakat. “Hal ini diatur oleh UU nomor 12 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat serta UU nomor 32 tentang pelaksanaan otonomi daerah,” ujarnya.

Christofel juga membeberkan, adapun materi yang dilayangkan, yakni pihaknya menilai sejumlah peraturan daerah yang sampai saat ini terkesan tumpang tindih. “Ini sesuai dengan nilai filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga kami masyarakat melihat dan menilai penerapan sejumlah Perda ini,” tukasnya.

“Perlu ditinjau kembali agar dapat dipahami dan terimplementasi di tengah masyarakat pada umumnya sehingga impacknya terhadap masyarakat akan berimbang seperti Perda tentang penamaan jalan, Perda tentang Retribusi Wisata Pantai, Perda tentang PDAM, Perda tentang Sampah, Perda Minuman keras (Alkohol) serta pencegahan COVID-19 yang akhir ini tidak lagi terkontrol alias lepas kendali,” tegas Christofel.

Maka dari itu, tambah Cristofel, pihaknya melakukan stresing kepada DPRD sebagai lembaga penyambung aspirasi rakyat.

“Kami minta kiranya dapat memfasilitasi maksud dan tujuan sebagai bentuk win win solution kepada pihak eksekutif maupun legislatif sebagai bentuk refrensi bersama dalam membangun kabupaten Bolaang Mongondow hari ini dan akan datang,” pungkasnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here