Sidang Kasus Dugaan Korupsi TPA Inomunga Digelar Pekan Depan

0
180

Bolmut, Sulut – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa inomunga Kecamatan Kaidipang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Manado.

“Iya, sesuai jadwal yang telah kami terima, untuk sidang perdana kasus dugaan korupsi TPA Desa Inomunga kecamatan Kaidipang akan dilaksanakan pada 15 September 2020 pekan depan,”ucap Kepala Kejaksaan Negeri Bolmut Reza Whisnu Wardana SH MH melalui Kasi Pidsus Wiwin Tui, SH saat bersua awak media, Rabu (9/9/2020).

Wiwin membeberkan proses sidang perkara korupsi tidak melalui Daring. “Beda dengan kasus pidana umum yang disidangkan via daring, untuk perkara dugaan korupsi iniakan standbye langsung ke Pengadilan Tipikor Manado,” ujarnya.

Wiwin menambahkan, pihaknya akan segera menuju Rutan Kotambagu untuk melaksanakan rapid tes kepada 4 (empat) tersangka. “Setelah itu akan dibawa ke Rutan kelas 2 A Malendeng guna persiapan jadwal sidang,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada bulan Februari 2020 lalu, Kejari Bolmut menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Adapun penetapan tersangka berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Bolmut Nomor: 123/ P. 1.19/Fd.1/02/2020 Tanggal 19 Februari Tahun 2020 atas nama tersangka berinisial RP dan MSP, Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-58/P.1.19/Fd.1/02/2020 Tanggal 19 Februari 2020 atas Nama tersangka berinisial LD, dan Surat Perintah penyidikan Nomor: PRINT- 59/P.1.19/Fd.1/02/2020 Tanggal 19 Februari 2020 atas nama tersangka berinisial HMD.

Keempat tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara kegiatan pengadaan tanah untuk pembagunan TPA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 yang tertata pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebesar Rp. 768.110.000 dan berdasarkan hasil penyidikan ditemukan kerugian Negara Sebesar Rp.733.000.000. dari hasil penyidikan ada beberapa orang mengaku sebagai pemilik tanah.

“Setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan mereka mengaku kalau tanah itu bukan miliknya. Tanah itu milik negara, serta statusnya bukan hak milik, semestinya panitia atau tim apraisial dan pihak terkait harus teliti dalam memeriksa status pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan TPA tersebut. Kita liat saja nanti fakta persidangan,” tutup Wiwin.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here