Perketat Pengawasan Politisasi Bansos di Pilwako Bitung

0
393
Wakil Sekretaris Corong Aspirasi Rakyat (C.A.R) Fangky Ali

BITUNG – Wakil Sekretaris Corong Aspirasi Rakyat (C.A.R) Fangky Ali meminta kepada Bawaslu dan Kepolisian agar Memperketat pengawasan politisasi Bantuan Sosial (Bansos) dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Bitung.

“Karena pengawasan bisa menekan praktik politisasi distribusi bantuan sosial (bansos). Ketidakmampuan dalam mengurangi praktik jual beli suara menggunakan fasilitas negara ini, nantinya bisa menurunkan gairah publik untuk memilih calon kepala daerah,” ucapnya kepada jejakfakta melalu pesan Whatsapp, Rabu (3/12/2020).

Menurutnya bansos adalah uang rakyat entah itu APBD ataupun APBN yang wajib hukumnya disalurkan ke masyarakat tanpa harus ditunggangi embel-embel politik untuk keuntungan salah satu Paslon.

“Tentunya sebagai Paslon, harusnya tahu diri dan malu menunggangi uang rakyat untuk kepentingan mendapat dukungan dengan program Bansos yang jelas-jelas dananya dari APBD dan APBN,” ujarnya.

Fangky menegaskan bahwa politisasi Bantuan Sosial untuk masyarakat merupakan pembodohan bagi masyarakat. Dirinya meminta masyarakat untuk tidak memilih calon yang memanfaatkan bantuan tersebut di tengah pendemi saat ini.

“Ini perlu menjadi perhatian masyarakat, untuk bisa memahami mana program kampanye, mana yang memang program pemerintah,” ujarnya kepada jejakfakta melalui pesan Whatsapp.

Fangky menambahkan, untuk dapat membedakannya secara jelas, masyarakat bisa membandingkannya antara wilayah yang sedang pilkada dengan wilayah yang tidak ada pilkada.

“Dengan kondisi perekonomian yang sedang sulit ini, masyarakat rentan termakan program seperti itu, meskipun sudah jelas dari segi aturan kepemiluan, bentuk kampanye dan batasan-batasannya seperti apa. Sangat tak manusiawi jika program bantuan pemerintah di tengah pandemi harus ditunggangi dengan kepentingan politik,” pungkasnya.

Sementara itu, pernyataan Fangky itu disampaikan terkait maraknya informasi yang diduga makin intensnya Tenaga Harian Lepas (THL) tingkat kelurahan, Pala dan RT mendata warga yang dianggap bakal mendukung salah satu Paslon sebagai calon penerima bansos.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Bitung, Zulkifli Densi mewanti-wanti kepada petahana untuk menjalankan program atau kegiatan yang sifatnya memberikan uang atau materi lain di masa tenang.

“Kepada petahana yang akan kembali menjabat. Kami mengimbau kepala daerah untuk tidak melakukan program atau kegiatan yang sifatnya memberikan uang atau materi,” tegasnya.

Lanjut Zul, hal ini kata dia bukan tanpa alasan. Melainkan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 3.

“Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penatapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” tandasnya.(ryp/old)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here