RDP Antara DPRD dan DKP Bolmut Terkait Bantuan Nelayan Berlangsung Alot

0
323

BOLMUT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melalui Komisi 2 terkait bantuan untuk nelayan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut di ruang sidang kantor DPRD Bolmut, Kamis (17/12/2020) berlangsung alot.

Bantuan nelayan berupa katinting yang diduga tidak tepat sasaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Bolmut terus dijejal beragam pertanyaan dari Komisi 2 DPRD yang dipimpin Atiya Pontoh,SIP.

Para legislatif pun mempertanyakan keabsahan Peraturan bupati tentang teknis penyaluran bantuan katinting yang tidak dibubuhi cap resmi Pemkab Bolmut serta data base jumlah nelayan se kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga tidak terlampir.

“Kami mempertanyakan legal standing terkait Perbup terkait teknis penyaluran bantuan alat tangkap ikan yang menurut hemat kami (DPRD) sangat aneh karena bisa dirubah setiap saat sehingga azas tertib administrasi tidak benar. Buktinya penerima bantuan tersebut yang sudah ditetapkan malah tidak mendapatkan bantuan tersebut, apa ini pilih kasih ? Inilah yang menjadi polemik selama ini,” ucap Aleg Drs. Mulyadi Pamili, SH.

Menanggapi hal itu, Asisten II Pemkab Bolmut Jacomina Mamuaya Spd, Msi menjelaskan tidak ada perubahan dalam daftar penerima yang sudah ditetapkan. “Untuk keabsahan (asli) terkait hal ini ada di bagian hukum,” singkatnya.

Hal ini juga dipertegas Kepala DKP Bolmut, Ir. Zakaria Babay yang dengan lantang menyatakan bahwa penerima bantuan tidak mengalami peruban. “Selama ini tidak ada perubahan terkait daftar penerima bantuan yang sudah terbit berdasarkan Peraturan Bupati,” ujarnya.

“Saya juga baru tahu bahwa ada warga yang namanya tercantum sebagai penerima bantuan katinting tapi tidak menerima bantuan tersebut, mungkin saja ini ada kesalahan pemahaman yang jelas. Setelah RDP ini saya akan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini Bupati,” tambah Babay.

Sementara itu, Ketua DPRD Bolmut Frangky  Chendra  yang turut hadir dalam RDP tersebut meminta DKP Bolmut agar lebih tertib dalam sistem administrasi.

“Paling tidak teknisnya dengan melakukan identifikasi lapangan yang akurat dan transparan serta menyesuaikan dengan platfon anggaran yang ada, terakhir melakukan monitoring yang rutin agar bantuan ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu,” tandasnya.(syam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here