Jumat, 17 Maret 2023 09:29

Temuan Anggota DPRD, Petani di Sulsel Menjerit Akibat Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Mahal

Editor : Nurdin Amir
Penulis : Samsir
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (16/3/2023). @Jejakfakta/Samsir
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (16/3/2023). @Jejakfakta/Samsir

"Selain kelangkaan, ada keluhan mengenai harga pupuk bersubsidi itu di luar batas kewajaran, artinya terlalu tinggi dari harga eceran tertinggi," ujar Hengki Yasin.

Jejakfakta.com, Makassar - Kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan para petani di Sulawesi Selatan mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota Komisi B DPRD Sulsel.

Kritik itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (16/3/2023). Menurut Hengki, berdasarkan temuan di lapangan pada saat melalukan pertemuan dengan para petani, banyak keluhan mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Saya mendapati pupuk bersubsidi di lokasi reses itu, dari 8 titik reses semuanya keluhankan kelangkaan pupuk bersubsidi. Artinya ada permasalahan di situ, sehingga forum ini menjadi strategis saya bisa sampaikan apa yang kita dapati di lapangan," ujar Hengki.

Baca Juga : IAS Sayangkan Angka Kemiskinan di Sulsel Didominasi Petani

Selain itu, kata Hengki, pihaknya juga mendapati sejumlah petani keluhkan lantaran harga pupuk bersubsidi dianggap sangat mahal.

"Selain kelangkaan, ada keluhan mengenai harga pupuk bersubsidi itu di luar batas kewajaran, artinya terlalu tinggi dari harga eceran tertinggi," lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan Syamsuddin Karlos, ia mengatakan dalam temuannya di lapangan juga banyak petani yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Baca Juga : Petani Beras Indonesia Masih Miskin Menurut 64,2% Responden Survei Litbang Kompas

"Saya menemukan di lapangan masih banyak kendala yang dirasakan petani, terutama pupuk urea dan NPK, kemudian NPK formula khusus yang kurang," ungkapnya.

Atas dasar itu, Syamsuddin Karlos menyarankan, agar pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten melakukan pengaturan yang baik agar para petani mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

"Sekarang pemerintah harus maintenance terutama pemerintah provinsi dan kabupaten. Lewat kementerian pertanian mengkordinir dan mengatur caranya (penyaluran pupuk) ke bawah," ujarnya.

Baca Juga : Produsen dari Luar Sulawesi Beli Beras Langsung di Petani dengan Harga Tinggi hingga 8 Ribu Per Kg

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, hadir perwakilan Gubernur Sulsel, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel, Vice President Penjualan Wilayah 6 Pupuk Indonesia Holding Company Sulsel dan juga 12 distributor pupuk di Sulsel. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Komisi B DPRD Sulsel #Kelangkaan pupuk bersubsidi #Harga pupuk bersubsidi #Mahal #Henki Yasin #Syamsuddin Karlos #Petani
Youtube Jejakfakta.com