Selasa, 09 Mei 2023 17:35

Walhi Sulsel Desak PT Vale Indonesia Hentikan Kegiatan Eksplorasi Tambang Nikel di Tana Malia

Editor : Nurdin Amir
Walhi Sulsel minta agar PT Vale Indonesia segera menghentikan kegiatan eksplorasi tambang nikel di Blok Tana Malia. @Jejakfakta/dok. Walhi Sulsel
Walhi Sulsel minta agar PT Vale Indonesia segera menghentikan kegiatan eksplorasi tambang nikel di Blok Tana Malia. @Jejakfakta/dok. Walhi Sulsel

Walhi Sulsel juga mengingatkan bahwa masih ada banyak tanggung PT Vale Indonesia yang belum mereka jalankan. Pertama relokasi kebun masyarakat, kedua menghentikan pencemaran air masyarakat.

Jejakfakta.com, Makassar - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan meminta agar PT Vale Indonesia segera menghentikan kegiatan eksplorasi tambang nikel di Blok Tana Malia.

Hal itu disampaikan Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir, Selasa (9/5/2023). Menurutnya, kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia, di Desa Loeha, Mahalona dan Rante Angin tanpa diawali proses konsultasi publik dan persetujuan masyarakat setempat.

"Sebagai perusahaan yang saham mayoritas dimiliki perusahaan asing seperti Kanada, Brazil dan Jepang, PT Vale Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip HAM dan kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan internasional (IFC) dalam menjalankan kegiatan bisnis, terutama yang beririsan dengan kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Rahmat dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga : WALHI Sulsel Minta Ormas Agama Tidak Berbisnis Tambang 

Rahmat mengatakan, terkait kegiatan eksplorasi tambang nikel, PT Vale Indonesia harus terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan kepada masyarakat.

“Kami minta kepada CEO PT Vale Indonesia, Febri untuk segera menghentikan eksplorasi tambang nikel di sebelah barat Danau Towuti," tegas Rahmat.

Selain itu, Rahmat minta PT Vale Indonesia segera melaksanakan konsultasi publik bersama petani dan perempuan di Desa Loeha dan Desa Rante Anging tanpa melibatkan personil TNI dan Polri.

Baca Juga : Alih Fungsi Lahan di Kawasan Inti dan Penyangga Pegunungan Latimojong Jadi Penyebab Utama Banjir di Sulsel

Saat ini, kegiatan eksplorasi PT Vale Indonesia telah meresahkan ribuan petani dan buruh tani merica di lemo-lemo, lengkona, taparammatti, barung lemo dan batubassi. Namun para petani masih bersabar dan menunggu agar PT Vale Indonesia berhenti mengebor kebun merica masyarakat tanpa izin

“Kalau dari hasil pemantauan yang kami lakukan di lapangan, tidak ada bedanya perusahaan China di Morowali dengan PT Vale Indonesia di Lutim dalam menjalankan bisnis tambang nikel. Keduanya tidak ada yang menghormati HAM dan menjalankan tata kelola lingkungan dan sosial yang benar,” jelasnya.

Masyarakat tidak pernah dianggap sebagai entitas yang harus dimintai pendapat dan persetujuannya. Petani hanya dianggap sebagai komunitas biasa yang tidak punya hak sama sekali.

Baca Juga : Peringati Hari Bumi, Walhi Sulsel bersama Komunitas Green Youth Movement Soroti Tambang Nikel di Sulawesi Selatan

Sementara, perusahaan-perusahaan pemegang saham PT Vale Indonesia dan pemerintah perusahaan tersebut selalu mempopulerkan diri sebagai negara yang paling menghormati HAM dan paling menjaga lingkungan. Bahkan tidak sedikit dana yang dikucurkan ke Indonesia untuk memperkuat HAM di Indonesia.

Namun faktanya, perusahaan tambang mereka di Indonesia tidak menghormati HAM, tidak menghormati keberadaan dan hak-hak petani perempuan yang terdampak maupun yang akan terdampak kegiatan bisnis tambang mereka.

“Oleh karena itu, kami mendesak Sumitomo Metal Mining, Vale Canada Ltd dan pemerintah Kanada, Brazil dan Jepang untuk segera memerintahkan CEO PT Vale Indonesia untuk lebih menghormati masyarakat lokal dan menghentikan kegiatan eksplorasi. Kongkritnya, CEO PT Vale Indonesia harus segera berdialog dengan petani di Desa Loeha dan Rante Anging,” terangnya.

Baca Juga : Dipolisikan Dugaan Penipuan Lahan Tambang di Morowali, Caleg DPRD Sinjai Lapor Balik

Lanjut dari pada itu, Rahmat juga mengingatkan kepada CEO PT Vale Indonesia untuk tetap memenuhi tanggung jawab mereka kepada masyarakat Asuli yang sampai saat ini terdampak kegiatan tambang PT Vale Indoenesia.

Walhi Sulsel juga mengingatkan bahwa masih ada banyak tanggung PT Vale Indonesia yang belum mereka jalankan. Pertama relokasi kebun masyarakat, kedua menghentikan pencemaran air masyarakat.

“Jangan berharap bahwa ketika Vale memberi uang ke masyarakat 50 juta per kepala keluarga, tanggung jawab mereka telah selesai. Tanggungjawab sebenarnya PT Vale Indonesia kepada masyarakat Asuli adalah relokasi lahan perkebunan. Itu yang akan kami kejar terus,” katanya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Walhi Sulsel #Tambang Nikel #kosultasi publik #perlindungan sosial dan lingkungan #Pencemaran Air
Youtube Jejakfakta.com