Jejakfakta.com, Makassar -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) memaparkan sejumlah masalah kerusakan lingkungan dan pemiskinan yang terjadi di Indonesia, khususnya di pulau Sulawesi.
Pemerintahan yang dijalankan presiden Joko Widodo saat ini dinilai gagal menangani krisis iklim. Bahkan, Walhi Sulsel memberikan 'Kartu Merah' sebagai aksi simbolik atas kegagalan pemerintah.
"Krisis iklim merupakan cermin kerusakan lingkungan juga cermin kebijakan pemerintah yang buruk. Hilirisasi nikel yang terus digenjot Rezim Jokowi tidak mempertimbangkan daya rusak, sehingga praktik industri nikel yang menelan banyak korban," tegas Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin dalam konferensi pers catatan akhir tahun di Makassar, Minggu (31/12/2023).
Baca Juga : Walhi Sulsel Bantah Klaim PT Vale Jalankan Green Mining di Sulawesi
"Hentikan seluruh aktivitas kerusakkan lingkungan hidup, intervensi Pemilu 2024. Lebih baik fokus pulihkan lingkungan, pulihkan demokrasi dan perbaiki kehidupan masyarakat," sambungnya.
Krisis Iklim
Menurut Walhi Sulsel, sepanjang tahun 2023 terjadi kekeringan yang panjang. Akibatnya, sejumlah produksi pangan mengalami gagal panen. Dalam catatannya, kurang lebih 153 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen.
Baca Juga : Walhi Sulsel Nilai Visi Misi Dua Cagub Sulsel Minim Konsep Perlindungan Lingkungan
Selain gagal panen, beberapa daerah aliran sungai (DAS) mengalami kekeringan dan alih fungsi tutupan lahan.
Kemudian untuk beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan juga mengalami dampak akibat tambang yang terjadi. Seperti masyarakat pesisir dan pulau-pulau khususnya di Pesisir Galesong dan Pulau Kodingareng telah merasakan dampak buruk tambang pasir laut.
Tak sampai disitu, kerusakan lingkungan juga diakibatkan karena adanya industri tambang yang berjalan di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Walhi Sebut Debat Pilgub Sulsel Minim Gagasan Penyelamatan Lingkungan Hidup
"Walhi Sulsel mencatat potret krisis iklim dari hulu hingga ke hilir yang dirasakan mulai pertengahan tahun 2023 hingga saat ini. Selain fenomena alam seperti El Nino, massifnya perusakan lingkungan oleh industri ekstraktif turut memperburuk keadaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan," ungkap Arfiandi Kepala Divisi Hukum dan Politik Hijau WALHI Sulsel
Industri Ekstraktif Miskinkan Warga
Arfandi juga menyatakan bahwa industri ekstraktif yang sedang berjalan di Sulawesi Selatan juga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Deforestasi yang terjadi mengakibatkan hilangnya penyangga air.
Baca Juga : Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi Minta Prabowo Subianto Revisi Perpres 112/2022
Kemudian peralihan lahan untuk tambang dan pembangunan smelter itu cukup banyak melahirkan dampak yang buruk. Terutama para petani, nelayan dan petambak.
"Kegiatan industri yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menyebabkan peningkatan kemiskinan. Tidak berpihaknya kebijakan terhadap masyarakat juga turut menjadi penyebabnya," ujarnya.
Rekomendasi dan Desakan Walhi Sulsel, sebagai berikut:
- Pemilu adalah salah satu cara agar rakyat bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi.
- Isu lingkungan di momentum politik tidak terlalu nampak dan bukan prioritas. Maka perlu ada intervensi yang lebih agar isu lingkungan bisa diperhatikan.
- Sulawesi merupakan target eksploitasi di masa depan.
- Keputusan rakyat dalam momentum Pilpres sangat menentukan masa depan.
- Anak muda menjadi dominasi dalam pemilihan dan penentuan. Namun, anak muda saat ini masih kurang memahami bagaimana kondisi lingkungan secara mendalam.
- Rakyat adalah penentu masa depan sehingga penting untuk menyadarkan bagaimana cara menjaga keberlangsungan hidup di sektor lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
