Danny-Azhar Tandatangan Pakta Integritas Anti Korupsi ACC Sulawesi, Andalan Hati Tidak Hadir

Jejakfakta.com, MAKASSAR -- Badan Pekerja Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi menggelar penandatanganan komitmen atau pakta integritas antikorupsi untuk para calon Gubernur Sulsel 2024, di Kantor ACC Sulawesi, Jalan Andi Pettarani, Makassar, Minggu (17/11/2024).

Hingga acara selesai, hanya pasangan nomor urut 1 Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus melakukan penandatanganan fakta integritas anti korupsi.

Sementara, paslon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) tidak hadir dalam acara tersebut.

Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat sipil yang ingin melihat komitmen para calon Gubernur dan Wakil gubernur dalam memberantas tindakan koruptif.

"Kegiatan ini, juga kritik (terhadap) KPU karena soal pemberantasan korupsi atau soal pencegahan korupsi tidak jadi tema debat prioritas. Padahal ini menjadi agenda nasional untuk soal pemberantasan korupsi," ujarnya

Sementara ketidakhadiran paslon nomor 2, Kadir mengaku bahwa pihaknya telah menghubungi jauh sebelumnya mengenai kegiatan tersebut. "Kegiatan ini secara adil. Kami mengundang jauh sebelumnya, kami komunikasi tapi ternyata yang konfirmasi dari pasangan kosong satu," ujarnya

"Kami disampaikan bahwa pasangan (02) lagi di luar daerah. Sampai tadi siang tidak ada konfirmasi sama sekali. Tapi ketidak-datangan dia (AAS-fatma) kami anggap positif saja. Mungkin karena lagi di luar daerah, soal teknis," lanjutnya

Danny Pomanto yang hadir dalam acara tersebut, mengaku siap berkomitmen melupakan upaya pencegahan tindakan korupsi bila terpilih menjadi nantinya.

"Karena kalau tidak seperti itu, tunggu kehancuran pemerintahan itu sendiri, itu urgensinya. Tanpa komitmen untuk melawan korupsi saya kira pemerintahan tidak akan berlangsung dengan baik," ujarnya

Direktur LBH Makassar, Asdum, berharap siapapun Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih nantinya itu dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transfaran dan bebas dari tindakan korupsi.

"Juga tidak sekedar komitmen akan menciptakan bersih dari korupsi tapi ke depan ada jaminan juga bawah ada problem perluasan bantuan hukum yang harus di dorong. Kenapa? Karena bantuan hukum itu sebenarnya pintu masuk pemerintahan bisa dikawal dengan baik," ujarnya

"Sementara kalau kita lihat perluasan dan persebaran bantuan hukum di Sulsel hanya ada tiga puluhan organisasi bantuan hukum, itu secara rasio tidak ideal dan kemudian itu rata-rata ada di kota-kota," sambungnya.

Senada dengan Asdum, Kordinator KPA Sulsel, Rizki Anggriana Arimbi juga berharap kedepannya tercipta pemerintahan yang transfaran dan bersih dari perilaku koruptif.

Menurut aktifis yang akrab disapa Kiki ini, bahwa perilaku korupsi punya dampak yang luas, termasuk berelasi terhadap konflik agraria dan sumber daya alam.

"Disitu ada ketidak-transfransian, akuntabilitas penyelenggara negara, pejabat-pejabat, baik penerbitan HGU, Izin pertambangan bahkan seenaknya saja konsesi-konsesi itu dimasukkan dalam tata ruang RTRW baik secara nasional maupun skala provinsi dan kabupaten kota dan tidak melibatkan publik, masyarakat, petani, nelayan masyarakat adat dan masyarakat miskin kota," ujarnya

"Kita berharap bahwa siapapun yang berkomitmen untuk mendorong penyesalan konflik agraria, ketimpangan dan mendukung RUU Reforma Agraria itu tentu akan menjadi pilihan rakyat hari ini," pungkas Kiki.

Adapun organisasi masyarakat sipil yang terundang hingga organisasi jurnalis yakni; LBH Makassar, FIK ORNOP Sulsel, YPMP Sulsel, Lapar Sulsel, Yasmib, KPA Sulsel, Walhi Sulsel, SP Anging Mammiri, Perdik Sulsel, Ombudsman Perwakilan Sulsel, AJI Makassar, IJTI Sulsel, PJI Sulsel, PFI Sulsel, LBH Pers Makassar serta para jurnalis.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News