Jejakfakta.com, DEPOK – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kemajuan ekonomi menjadi kunci utama agar suatu negara dihargai dan menjalin hubungan politik yang baik dengan negara lain. Hal itu disampaikan JK dalam kuliah umum bertajuk “Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Kondisi Global Terkini” di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, Kamis (22/5/2025).
“Negara akan dihargai atau memiliki hubungan baik dengan negara lain jika negara itu maju dan setara. Tanpa itu, perhatian yang baik tidak akan diberikan,” ujar JK di hadapan ratusan civitas akademika UI.
JK menambahkan, penghargaan terhadap suatu negara juga ditentukan oleh ketegasan sikap dan kebijakan yang dimiliki. Ia mencontohkan Malaysia yang, menurutnya, lebih dihormati di kancah internasional saat dipimpin oleh Mahathir Mohamad karena memiliki pendirian yang jelas.
Baca Juga : Uceng Jadi Guru Besar UGM, Soroti Lemahnya Independensi Lembaga Negara
“Ketika Mahathir memimpin, ia menunjukkan kebijakan yang tegas dan sikap yang jelas,” imbuh tokoh perdamaian itu.
Dalam paparannya, JK menjelaskan bahwa kondisi ekonomi politik Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama: eksternal dan internal. Faktor eksternal, kata dia, mencakup dampak dari berbagai konflik global yang memperlemah perekonomian dunia. Sementara faktor internal meliputi kondisi demokrasi, tingkat korupsi, serta stabilitas keamanan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini hanya mencapai 4,8 persen dari target 5 persen, akibat dampak global tersebut,” ungkap JK.
Baca Juga : Jusuf Kalla Hadiri Pengukuhan Guru Besar Prof. Zainal Arifin Mochtar, Tegaskan Kritik Bagian Demokrasi
Menurutnya, pelemahan ekonomi berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, penurunan produksi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), bertambahnya pengangguran, dan memicu naiknya angka kriminalitas. “Kondisi ini berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti fenomena proteksionisme perdagangan global yang semakin kuat dan menyamakan kondisi saat ini dengan pola perdagangan abad ke-19.
Tantangan lain yang dihadapi Indonesia, menurut JK, adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, lemahnya penegakan hukum, serta perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang mulai menggantikan peran manusia dalam berbagai sektor.
Baca Juga : Jusuf Kalla Tinjau Pemulihan Pascabencana di Aceh Utara
“Saya ingin menegaskan bahwa negara tidak bisa berjalan dengan baik tanpa penegakan hukum yang kuat,” tegasnya.
Meski demikian, JK mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Ia menekankan pentingnya pemerintahan yang kuat, efektif, transparan, serta mampu menjamin stabilitas dan keamanan nasional agar Indonesia tidak terjerumus menjadi negara gagal.
“Pemerintahan harus bisa memimpin dengan baik, tegas, dan menjamin stabilitas. Hanya dengan cara itu kita bisa keluar dari tekanan ekonomi global,” pungkas JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
