Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Tegaskan Komitmen Benahi Tata Kelola Pemerintahan

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri pembahasan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, di Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (16/7/2025). @Jejakfakta/dok. Humas Pemkot Makassar

Munafri juga menyoroti pola pengadaan barang dan jasa yang rawan intervensi. Semakin besar anggaran, semakin tinggi pula potensi kecurangan.

Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya kerja yang berlandaskan nilai lokal.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri pembahasan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, di Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (16/7/2025).

Munafri meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersikap serius dan proaktif dalam menindaklanjuti setiap temuan Inspektorat. “Saya meminta Inspektorat untuk menggali masalah sampai ke akar-akarnya dan menindaklanjuti pelanggaran yang ada,” ujarnya.

Baca Juga : Kekeringan Meluas, BPBD Makassar Kerahkan 25 Armada Salurkan Air ke 26.888 KK

Menurut Munafri, setiap rekomendasi perbaikan harus segera dijalankan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik kecurangan. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan aturan, serta perlunya diskusi terbuka jika ditemukan regulasi yang saling bertabrakan.

“Saya tidak ingin ada kebohongan dan kecurangan dalam menjalankan pemerintahan. Saya ingin membangun sistem yang membuat kita semua bisa bekerja dengan bahagia dan tanpa ketakutan,” tegas Munafri.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut mengibaratkan berbagai persoalan pemerintahan sebagai "sampah" yang menumpuk akibat sistem yang dibiarkan tanpa pembenahan serius. Ia menegaskan bahwa jika tata kelola tidak diperbaiki dari hulu hingga hilir, perubahan hanya akan menjadi wacana.

Baca Juga : BAZNAS Makassar Bangun Solusi Air Bersih Jangka Panjang, Siapkan Tandon dan Sumur Bor

“Seluruh persoalan ini bisa kita hilangkan dari awal. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah keluar dari kondisi ini,” tambahnya.

Munafri juga mengungkapkan akan terus melakukan rotasi pejabat secara berkala, bukan sekadar soal suka atau tidak suka, melainkan untuk menyegarkan organisasi dan menggali potensi pegawai.

“Saya sengaja merotasi. Yang di atas turun ke bawah. Ternyata yang di bawah ini lebih teknis dan mampu melakukan kerja luar biasa,” jelasnya.

Baca Juga : Respons Kelangkaan LPG 3 Kg di Makassar, Munafri Minta Pertamina Tambah Pasokan dan Perketat Pengawasan

Dalam kesempatan itu, Munafri menyinggung adanya temuan pelanggaran yang perlu diklarifikasi, apakah bersifat administratif atau sudah merugikan negara. Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi jika terbukti ada kerugian negara.

“Kalau ini sudah sampai ke wilayah yang membahayakan dan merugikan keuangan negara, tidak akan pernah ada kata maaf,” tegasnya lagi.

Munafri juga menyoroti pola pengadaan barang dan jasa yang rawan intervensi. Menurutnya, semakin besar anggaran, semakin tinggi pula potensi kecurangan.

Baca Juga : Antrean BBM Makassar Mulai Terurai, Munafri Desak Pertamina Segera Kembalikan Aktivitas Warga ke Kondisi Normal

“Ini yang saya mau kita cegah bersama,” ujarnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Munafri meminta laporan rutin dari Inspektorat Daerah setiap dua minggu langsung kepadanya. Evaluasi dan pembenahan juga akan dilakukan hingga ke unit pelayanan dasar seperti puskesmas.

“Kalau tata kelola berjalan baik, etos kerja kita akan sama, efisien, simpel, bukan berlomba-lomba mencari keuntungan dalam setiap kegiatan,” tuturnya.

Baca Juga : Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Buka Forum Kemitraan Penanggulangan HIV, TBC dan Malaria

Munafri mengajak seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk memastikan setiap kebijakan berpijak pada regulasi yang berlaku.

“Segala macam prosedur kalau memang harus ribet demi menjaga tata kelola, ya harus kita jalani. Jangan dibuat simpel hanya karena asumsi kita sendiri,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Gadis Ma'dika
Berita Terbaru