Bawaslu Bulukumba Dorong Penguatan Kelembagaan Melalui Konsolidasi Demokrasi

Bawaslu Kabupaten Bulukumba menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi yang dikemas dalam bentuk fasilitasi penguatan kelembagaan di SMA Resort Bira Beach, Rabu (6/8/2025). @Jejakfakta/dok. Istimewa

Saiful Jihad: Masa tanpa tahapan pemilu merupakan momen strategis bagi Bawaslu untuk fokus pada pendidikan politik dan penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Jejakfakta.com, BULUKUMBA — Dalam upaya memperkuat kelembagaan pengawas pemilu dan menjaga kualitas demokrasi, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi yang dikemas dalam bentuk fasilitasi penguatan kelembagaan di SMA Resort Bira Beach, Rabu (6/8/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya: Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, Perwakilan Forkopimda Bulukumba, partai politik, organisasi masyarakat, akademisi, pegiat pemilu, dan media.

Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar, menegaskan bahwa meskipun tahun 2025 tidak ada tahapan pemilu atau pilkada, peran Bawaslu tetap harus aktif dan eksis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga : Abdul Malik: P2P Bawaslu Jadi Benteng Lawan Hoaks dan Pelanggaran Pemilu di Era Digital

“Kegiatan ini menjadi sarana menerima masukan dari masyarakat untuk memperkuat pengawasan pemilu di masa mendatang,” ujar Bakri.

Sementara itu, Saiful Jihad menekankan bahwa masa tanpa tahapan pemilu merupakan momen strategis bagi Bawaslu untuk fokus pada pendidikan politik dan penguatan demokrasi di tingkat lokal.

“Saya titip pesan kepada Pak Taufan Pawe agar semangat penguatan kelembagaan Bawaslu turut disuarakan di tingkat nasional,” ungkap Saiful.

Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Gowa Gandeng Mahasiswa UIN Alauddin, Dorong Generasi Kritis Kawal Demokrasi

Menanggapi hal tersebut, Taufan Pawe menyampaikan dukungannya terhadap upaya memperkuat otoritas Bawaslu. Ia menilai bahwa Bawaslu harus diberi wewenang yang lebih luas untuk mengawal integritas pemilu.

“Pemilu adalah instrumen utama demokrasi. Maka pengawasnya pun harus kuat,” tegas Taufan.

Ia juga menolak wacana pengembalian Bawaslu ke model ad-hoc, menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.

Baca Juga : Bawaslu Sulsel Cetak Pengawas Partisipatif, Siapkan Fondasi Pemilu 2029 Bermartabat

Bupati Bulukumba melalui perwakilannya, Daud Kahal, mengapresiasi inisiatif Bawaslu dalam memperkuat kelembagaan sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan tata kelola pengawasan pemilu.

Kegiatan ini bertujuan sebagai ruang konsolidasi antara penyelenggara pemilu dan seluruh elemen masyarakat. Semangat kolaboratif yang dibangun diharapkan mampu memperkuat posisi kelembagaan Bawaslu secara menyeluruh, baik di level lokal maupun nasional.

Selain itu, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, akademisi Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H dan pegiat pemilu Attahahriah Nas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Samsir
Berita Terbaru