Pemkot Makassar Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan Meski APBD 2025 Dikoreksi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut terkoreksi dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun atau turun sebesar 12,35%.
Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa koreksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 tidak akan menggeser fokus terhadap program-program prioritas pembangunan.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar secara virtual, Rabu (3/9/2025). Dalam rapat tersebut, Munafri merespons pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Munafri menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp5,384 triliun pada APBD Pokok 2025 disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun, atau mengalami penurunan sebesar Rp485 miliar (9,02%).
Baca Juga : Munafri Genjot Urban Farming dari Lorong ke Kota, Targetkan Makassar Mandiri Pangan
Penurunan tersebut berdasarkan evaluasi realisasi semester I tahun 2025 dan proyeksi capaian hingga akhir tahun.
"Perhitungan kami lakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi riil, sehingga target bisa terukur," ujar Munafri.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut terkoreksi dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun atau turun sebesar 12,35%. Penurunan ini utamanya dipicu kebijakan subsidi listrik 50% dari pemerintah pusat yang berdampak pada Pajak Penerangan Jalan (PBJT).
Baca Juga : Krisis Air Utara Makassar: Direksi Baru PDAM Tancap Gas, Distribusi Dikebut Jelang Kemarau
Selain itu, opsen PKB dan BBNKB di tingkat provinsi serta rasionalisasi retribusi pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas turut memengaruhi.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami koreksi dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun.
Efisiensi Belanja Daerah: Program Prioritas Tidak Terganggu
Baca Juga : Makassar Siap Jadi Panggung Nasional, Pembukaan MTQ KORPRI 2026 Ditarget Spektakuler di Karebosi
Penyesuaian pendapatan berdampak langsung pada belanja daerah yang diturunkan dari Rp5,684 triliun menjadi Rp5,128 triliun, atau berkurang Rp555 miliar lebih.
Komponen belanja yang dikoreksi di antaranya:
- Belanja Operasi: turun Rp28,82 miliar (0,69%)
- Belanja Modal: turun Rp496,83 miliar (33,64%), termasuk pembangunan solar panel, motor sampah listrik, dan infrastruktur kawasan Karebosi
- Belanja Tak Terduga: dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar (berkurang 75%)
Munafri menegaskan bahwa pengurangan belanja tidak akan memengaruhi 10 program prioritas, yakni perencanaan stadion, pembangunan sekolah dan puskesmas, fasilitas kepulauan, Makassar Creative Hub, seragam sekolah gratis, kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, Universal Health Coverage (UHC), urban farming, penguatan UMKM dan investasi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Sinergi Pemkot Makassar–ATR/BPN–KPK, Munafri Dorong Reformasi Pertanahan Bersih dan Transparan
“Kami menajamkan program prioritas agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan sebesar Rp230,24 miliar, turun 23,25% akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan audit BPK RI. Pemkot juga menegaskan tidak akan mengajukan pinjaman atau penyertaan modal pada BUMD.
Fokus diarahkan pada restrukturisasi organisasi dan persiapan pemberian modal yang lebih produktif untuk tahun-tahun berikutnya.
Mengakhiri penjelasannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD Kota Makassar dan menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga.
"Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News